Menteri Basuki: Trotoar Tak Boleh Dipakai PKL, Termasuk di Tanah Abang

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan membagi peruntukan trotoar tidak hanya untuk pejalan kaki namun PKL (Pedagang Kaki Lima). Pemprov DKI Jakarta memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan di trotoar karena dinilai tak menyalahi aturan.

Setelah pembagian ini, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menjamin tak akan ada penyerobotan atau okupasi trotoar oleh para PKL. Anies mengatakan pihaknya akan menyiapkan aturan yang berisi sanksi bagi para PKL yang melanggar.

Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh dilakukan secara permanen.

Menurutnya ada sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi. Salah satunya yaitu, PKL di trotoar tidak diizinkan secara permanen.

"Itu ada syaratnya, itu ada 6 syarat. Dan pasti tidak boleh permanen," tuturnya di Jakarta, Senin (16/9).

"Iya, di mana saja trotoar itu dengan syarat lebar lebih 5 meter, saya lupa itu ada di Permen PUPR. Dan tidak boleh permanen seperti di Tanah Abang trotoar dipakai untuk jualan itu enggak boleh," lanjut dia.

Hingga saat ini, Menteri Basuki mengaku belum berdiskusi dan membicarakan hal ini dengan Anies Baswedan.

"Belum ada omongan dengan (Pemprov), tapi yang paling jelas tidak boleh permanen. Ya di Wasington DC pun, mobile, dia mau grobak kalau di sana kan mobil," ujarnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com