Menteri BUMN pastikan tak ada pengurangan pegawai akibat holding
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan tidak ada pengurangan tenaga kerja saat holding BUMN terealisasi. Sebab, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa holding yang dilakukan akan berdampak pada pengurangan karyawan.
"Holding kan mereka mikirnya sesuatu yang gimana, padahal kan untuk efisiensi dalam cost structure, dalam kita mengoperasikan usaha. Yang paling pertama tidak ada pengurangan tenaga kerja itu yang pertama. Selalu khawatirnya di situ semua," kata Menteri Rini di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/12).
Untuk itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi bersama Dewan Direksi dan Komisaris dengan serikat pekerja di kementerian, guna mencegah pengurangan karyawan setelah holding dilakukan.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan mendorong perlindungan pekerja? Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin usai melangsungkan penandatanganan tersebut mengatakan bahwa melalui komitmen bersama ini diharapkan mampu mendorong perluasan perlindungan pekerja sektor formal, khususnya yang berada di dalam ekosistem anggota asosiasi.
Bukan hanya itu, Menteri Rini juga berharap revisi Peraturan Presiden (PP) no.44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara bisa segera diimplementasikan.
"Bukan hanya PP 44 saja, tapi PP dari setiap holding itu harus disiapkan. Ini kita harapkan kita masih mencoba sebelum akhir tahun ini PP 44 bisa diundangkan," imbuhnya.
Sebelumnya, Dirut PT Pupuk Indonesia Tbk, Aas Asikin Idat bercerita mengenai kebijakan pembentukan holding perusahaan BUMN. Menurutnya, ada ketakutan di balik keuntungan yang akan diperoleh perusahaan nantinya.
Menurut Aas, pembentukan holding BUMN sangat baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini terbukti dari holding BUMN Pupuk yang telah terbentuk. Namun demikian, dia mengakui banyak ketakutan sebelum pembuatan holding.
"Banyak hal-hal yang menjadi rintangan pembentukan dari BUMN yang dijadikan holding. Pertama adanya pabrik pupuk yang lain, kedua hilangnya kebanggaan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara BUMN), wah saya bukan BUMN lagi, ketiga khawatir pengurangan karyawan. Tantangan-tantangan itu sangat sulit terutama bagi perusahaan PT Pupuk Pusri," kata Aas, di acara 'Seminar Sinergi BUMN: Realisasi Pembentukan Holding, di The Dharmawangsa, Jakarta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk bekerja di BUMN semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkarir dari semua disiplin ilmu.
Baca SelengkapnyaPuan juga mengingatkan Pemerintah agar memberi bantuan yang efektif, hal ini menyusul adanya isu Pemerintah akan melakukan bail out untuk menyelamatkan Sritex.
Baca Selengkapnya"Ada 2,3 juta tenaga non-ASN, kalau kita normatif, maka mereka tidak boleh lagi bekerja November 2023," kata Menteri Anas.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaSritex dikabarkan merumahkan 2.500 karyawan. Wamenaker buka suara
Baca SelengkapnyaErick Thohir sudah meneken Surat Edaran (SE) Menteri tentang Employee Well Being bagi para karyawan di BUMN.
Baca SelengkapnyaUntuk mengurangi angka PHK yang terus bertambah, Menaker Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun sistem peringatan dini.
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan setelah Abdee dan Slank memutuskan mendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Baca SelengkapnyaDari 47 BUMN setelah holdingisasi, ada 7 BUMN yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaPrioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan PT Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Selengkapnyakebijakan tersebut tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Performa pegawai BUMN bisa menjadi lebih rendah.
Baca Selengkapnya