Follow
Menteri Desa: Kemiskinan disebabkan penggunaan dana desa tak efektif
Merdeka.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan adanya kesenjangan sosial di Indonesia disebabkan pemanfaatan dana yang diperuntukkan bagi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan berjalan tidak efektif. Dengan begitu, daerah-daerah tak menikmati program pemerintah yang produktif.
"Efektivitas penggunaan dana baik dari pusat maupun dari daerah, itu kata kuncinya disitu, kalau penggunaannya tidak efektif meskipun pusat bikin program pengentasan kemiskinan, daerah juga bikin program pengentasan kemiskinan, kabupaten juga sama, tapi karena penggunaannya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, maka itu tidak melahirkan program yang produktif," ujar Marwan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/12).
Marwan menegaskan dana-dana tersebut seharusnya dimaksimalkan untuk beberapa tujuan, antara lain meminimalisir pengangguran.
-
Kenapa Andika Perkasa ingin kurangi kemiskinan dan pengangguran di Jateng? Calon Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Andika Perkasa menegaskan, persoalan pertama yang dihadapi Jateng ialah bagaimana upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Dia menyebut, hingga kini tingkat kemiskinan di Jateng masih di atas nasional, sehingga dirinya menargetkan penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan jauh di bawah angka nasional.
-
Apa target Andika Perkasa untuk kemiskinan di Jateng? ‘Kami menargetkan dalam lima tahun ke depan ini angka kemiskinan Jateng harus di bawah (nasional, red.) jauh dan angka pengangguran pun harus menurun. Nanti saatnya debat akan kami umumkan berapa angkanya (target penurunan, red.),’ katanya di sela ‘Silaturahmi Ikatan Keluarga Minang’, di Semarang dikutip dari Antara, Rabu (10/10).
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk fakir miskin? Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
-
Mengapa Mudharabah penting dalam ekonomi syariah? Konsep ini hadir sebagai alternatif dari sistem bunga (riba) yang dilarang dalam ajaran Islam, dengan mekanisme pembagian hasil antara pemilik modal dan pelaku usaha.
"Kedua menumbuhkan sektor-sektor produktif, ketiga soal kesehatan. Di kita itu kesehatan juga rendah di tingkat ASEAN, kematian anak dan ibu melahirkan juga masih tinggi," ujarnya.
Selain itu, masalah pendidikan juga tidak kalah penting. Marwan menegaskan pendidikan yang mengarah pada peningkatan kemampuan siswa sangat penting untuk ditingkatkan.
"Pendidikan diarahkan ke yang lebih kejuruan," pungkas Marwan.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Pemkot Medan melakukan penyesuaian cascading program-program yang berhubungan langsung dengan rencana aksi terpadu kemiskinan ekstrem
Baca Selengkapnya
Penggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca Selengkapnya
Pemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah, menginginkan fenomena bansos di ajang Pemilu ini tidak lagi terjadi.
Baca Selengkapnya
Mendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan percepatan pengentaskan kemiskinan di Trenggalek dengan program yang lebih efektif.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) didapatkan bahwa 5,5 persen dari total masyarakat di Jateng belum bekerja.
Baca Selengkapnya
Angka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data kemiskinan BPS penduduk miskin perkotaan telah turun dari 12,2 juta orang pada Maret 2021 menjadi 11,9 juta orang pada September 2022.
Baca Selengkapnya
Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca Selengkapnya