Menteri Edhy Restui Rencana Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di Kota Baubau
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo mendukung rencana pengembangan kawasan industri perikanan, budidaya, dan wisata bahari di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pengembangan kawasan terintegrasi ini bertujuan menyiapkan sektor kelautan dan perikanan sebagai bantalan ekonomi Indonesia dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
"Daerah ini sudah sejak lama saya ingin ke sini. Kita harus perkuat di sektor ini, kita ubah medan perangnya (melawan Covid-19) ke laut, kita bisa jadi pemenang," tegas dia dalam pernyataannya, Jumat (7/8).
Menurutnya, negara memiliki tiga instrumen pendanaan untuk mendorong pengembangan sektor kelautan dan perikanan, termasuk di Kota Baubau. Instrumen pertama yakni melalui dana APBN.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Gimana cara Kemenkeu bantu Jagoan Banyuwangi? 'Kami akan mengenalkan teman-teman Jagoan Banyuwangi dengan ekosistem keuangan yang lebih luas di antaranya Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LSP), serta instansi terkait seperti Bea Cukai, dan sebagainya,' terang Adi.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
Selanjutnya melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta yang terakhir dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Tolong dicatat saja, saya komitmen pak, saya bantu," imbuhnya.
Tak hanya itu, Menteri Edhy juga langsung menugaskan masing-masing direktorat di kementeriannya untuk mengkaji program apa yang bisa masuk dalam rencana pengembangan di Baubau. Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Budidaya misalnya, diminta untuk fokus pada pengembangan budidaya rumput laut dan satu komoditas ikan. Kemudian Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) diminta untuk mengkaji dari sisi kawasan konservasi di Baubau.
"(Ditjen) Tangkap nanti tolong dari yang diusulkan ini dikaji," katanya.
Rencana Diusulkan
Adapun sejumlah rencana yang diusulkan yakni pengembangan kawasan industri perikanan terpadu di sepanjang pesisir Wameo, Tarafu dan Bonebone. Selanjutnya rencana usulan 2021 di kawasan industri perikanan meliputi pengadaan cold storage untuk menunjang operasional pangkalan pendaratan ikan (PPI) Wameo. Lalu, dukungan sarana dan prasarana (sarpras) untuk budidaya laut, air tawar dan air payau.
Sementara itu, Direktur BLU LPMUKP, Syarif Syahrial mengaku baru saja menyetujui pencairan dana BLU sebesar Rp5 miliar untuk pengembangan tambak udang vaname seluas 5 hektare di Kota Baubau. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan survei terkait usulan revitalisasi pabrik es di PPI Wameo.
"Sudah bisa jalan ini pak, satu dulu nanti berkembang, ini berhasil kita tambahin lagi," tukasnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Untuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaMenurut Airin, potensi Laut di Provinsi Banten belum dimanfaatkan dengan baik untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKabupaten Gunungkidul terpilih sebagai salah satu dari 49 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia yang diusulkan akan menerima DAK produksi pangan nasional
Baca SelengkapnyaIa melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca SelengkapnyaSkema baru pembiayaan infrastruktur oleh pihak swasta ini tertuang dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024 untuk HPT, dan Perpres No 79/2024 untuk P3NK.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih mencari investor untuk proyek food estate
Baca Selengkapnya