Menteri Eko Cerita BUMDes Bisa Buat Kepala Desa Berpendapatan Rp 20 Juta
Merdeka.com - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintahan Desa Tahun 2019. Dalam kesempatan ini, Mendes Eko berbagi pengalaman soal dana desa dan model pembagunan pedesaan di Indonesia salah satunya BUMDes.
Dihadapan ribuan perangkat desa dari berbagai seluruh Provinsi Indonesia, dirinya membanggakan penyaluran dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Di mana sejak 2015-2018 pemerintah telah mengalokasikan sebesar Rp 187 triliun.
Kemudian pada tahun 2018 ditambah menjadi Rp 70 triliun sehingga dalam lima tahun, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana BPK bantu desa pakai Dana Desa? Kami sedang bangun agar rekomendasi BPK tidak hanya berbasis atas kepatuhan. Tetapi juga melihat apakah desanya sudah sejahtera dan mandiri. Jika belum, apa masalahnya dan solusi seperti apa. Rekomendasi harusnya itu. Karena maju tidaknya pembangunan Indonesia itu bergantung pada pembangunan di desa.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
Meski alokasi dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan, Mendes Eko meminta para aparatur desa tidak berpaku pada dana desa saja. Sebab, salah satu upaya memperbaiki perekonomian di desa juga bisa dilakukan dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Mangkanya segera dibangun Bumdesnya nanti kita bantu kita kasih pendampingan supaya BUMDes-nya bisa menghasilkan uang, kalau BUMDes-nya bisa menghasilkan uang bisa menambah anggaran dana desa pembangunan desa juga bisa ditambah siltapnya (penghasilan tetap)," kata Mendes Eko dalam sambutannya di Ecovention Ocean Park, Jakarta, Rabu (20/2).
Mendes Eko mengatakan, dari beberapa desa yang telah memiliki BUMDes terbukti peningkatan perekonomian di desa tersebut semakin bertambah. Bahkan, dengan adanya BUMDes tersebut juga pendapatan seorang kepala desa bisa mencapai puluhan juta Rupiah.
"Sekarang sudah banyak desa-desa yang kepala desanya pendapatannya Rp 10 juta, ada yang Rp 5 juta, ada yang Rp 20 juta yang desa-desanya BUMDesnya sudah jadi," katanya
Oleh karena itu, dirinya meminta agar seluruh aparatur desa dapat segera membentuk BUMDes. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatan perekonomian terutama di desa-desa yang masih tertinggal.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, penguatan desa perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaPemerintah juga telah menganggarkan dana desa hingga Rp70 Triliun pada tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.
Baca SelengkapnyaPeningkatan gaji aparatur desa menjadi salah satu isu yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Baca SelengkapnyaTomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca SelengkapnyaPenggunaan dana desa juga harus dipertanggungjawabkan secara benar.
Baca SelengkapnyaHarapan Anies agar desa menjadi lebih mandiri demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Baca SelengkapnyaAria berharap Kongres Desa ini menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk sama-sama memajukan desa.
Baca SelengkapnyaPembangunan menggunakan dana desa sudah membuat jalan desa mencapai 350 ribu kilometer.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengingatkan, untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang makmur perlu kebersamaan, persatuan, gotong royong dan tidak ada adu domba.
Baca Selengkapnya