Follow
Menteri ESDM: Investasi EBT di Indonesia akan Balik Modal dalam 10 Tahun
Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya merayu investor asing untuk menanamkan modalnya pada investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait harga jual listrik EBT kepada PLN.
"Kami sedang mempersiapkan Perpres terkait tarif EBT untuk dapat menarik minat para investor. Dan kami juga baru meluncurkan rencana barang dan jasa pemerintah, di mana proporsi EBT ini semakin meningkat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Mandiri Investment Forum 2022, Rabu (9/2).
Melalui Perpres ini, pemerintah ingin menjamin investor bahwa suntikan dana yang diberikannya bisa balik modal dalam waktu sekitar 10 tahun. "Dalam regulasi Perpres yang baru saja disusun atau dirancang, ada beberapa tarif yang sedang dipertimbangkan untuk meyakinkan para investor bahwa return ini akan kembali dalam 10 tahun," ujarnya.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Mengapa Pemprov Kaltim mendorong Perusda untuk beralih ke energi terbarukan? Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar Indonesia perlahan beralih ke energi terbarukan.
-
Kenapa Pertamina fokus mengembangkan EBT? Oki menekankan, Pertamina aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) contohnya bioenergi dan geotermal.
-
Apa yang dilakukan pemerintah untuk meyakinkan investor? Presiden, lanjut Nurul, telah mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Menurutnya, hal itu bukti bahwa IKN tetap berlanjut.
-
Bagaimana Pemprov Kaltim mendorong Perusda MBS untuk menerapkan bisnis kendaraan listrik? 'Saya mendorong ke depan, MBS mulai menggunakan kendaraan non fosil. Kendaraan itu bisa dipinjam atau disewakan,' ujarnya Akmal kepada wartawan.
Pemerintah dan DPR RI juga kini tengah membahas Rancangan Undang-Undang atau RUU EBT. Di antaranya, yakni terkait keterbukaan tarif EBT agar lebih menarik bagi entitas bisnis. Kemudian juga soal perdagangan karbon dan ekspor/impor energi baru terbarukan.
"Kita baru-baru ini sedang diskusikan bagaimana suatu mekanisme dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan energi hijau agar mendukung industri," tutur Arifin.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dampak perubahan iklim global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga seluruh negara di dunia.
Baca Selengkapnya
Pemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Baca Selengkapnya
Kebijakan pengenaan bea masuk atau pajak impor untuk completely built up (CBU) mobil listrik 0 persen diharapkan bisa dikeluarkan tahun ini.
Baca Selengkapnya
Pemerintah kembali mengkaji skema power wheeling dalam RUU EBET.
Baca Selengkapnya
Program ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia terus menciptakan berbagai instrumen keuangan untuk mendukung transisi energi.
Baca Selengkapnya
Jika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca Selengkapnya
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 68 gigawatt (GW) dalam 10 tahun ke depan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang menyusun perubahan aturan untuk dapat mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan bermotor berbasis listrik.
Baca Selengkapnya
Saat ini, masing-masing perusahaan mobil listrik tersebut tengah melakukan kajian lebih lanjut.
Baca Selengkapnya