Menteri ESDM klaim pangkas 129 izin investasi energi dalam 6 bulan

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan pendelegasian penerbitan perizinan sektor energi termasuk migas dan minerba ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal tersebut untuk mengurangi masalah tumpang tindih izin yang selama ini menghambat pengembangan sektor energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pendelegasian wewenang ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada BKPM. Menurut catatan, hingga saat ini Kementerian ESDM telah memangkas 129 izin di sektor energi.

"Perizinan yang tumpah tindih atau bersifat pengulangan dalam durasi waktu yang pendek, atau izin-izin yang bersifat parsial. Telah disederhanakan atau digabungkan," ujar dia di kantor BKPM, Jakarta, Kamis (13/8).

Menteri Sudirman mengklaim selama enam bulan terakhir telah memangkas lebih dari 60 persen jumlah perizinan usaha di bidang migas, minerba, ketenagalistrikan dan energi terbarukan. Izin yang semulanya berjumlah kurang lebih 222 telah dipangkas menjadi 93 izin.

"Rekan-rekan saya di ESDM sangat kooperatif dan antusias dalam mengurus penyederhanaan dan pengalihan perizinan ini. Insya Allah Oktober sudah selesai, dan ini berati dua bulan lebih cepat dari target," jelas dia.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan reformasi layanan perizinan kelistrikan dalam bentuk penyederhanaan perizinan listrik dari 49 izin selama 923 hari menjadi 25 izin selama 256 hari. Dengan pemangkasan izin tersebut, investasi sektor kelistrikan meningkat hingga 10 kali lipat.

"Sepanjang semester I 2015 izin prinsip sektor kelistrikan meningkat hampir sepuluh kali lipat, sebesar Rp 308,45 triliun dibandingkan semester I tahun sebelumnya Rp 28,99 triliun," kata dia.

Franky berharap capaian positif di sektor kelistrikan itu dapat terjadi pada sektor migas dan minerba. Namun begitu, permasalahan yang terjadi antara kedua sektor tersebut sangat jauh berbeda dengan sektor kelistrikan sehingga kemudahan perizinan investasi menjadi insentif bagi investor.

"Salah satu persoalan yang diangkat investor sektor migas dan minerba adalah rumitnya perizinan investasi. Kita berharap penyederhanaan perizinan dan pendelegasian wewenang ke PTSP Pusat di BKPM dapat memberikan stimulus, meski kedua sektor itu sedang menghadapi kondisi yang tidak bagus terkait harga komoditas," pungkas dia.

Sekedar informasi, Kementerian ESDM secara resmi mendelegasikan wewenang penerbitan perizinan sektor migas dan minerba ke PTSP Pusat di BKPM. Tercatat 42 izin migas yang diserahkan dalam tiga tahap, 10 jenis izin per 1 Agustus 2015, 20 jenis izin per 1 September 2015 serta 12 jenis izin per 1 Oktober 2015.

Izin migas yang didelegasikan meliputi izin usaha pengolahan minyak bumi, izin usaha pengolahan gas bumi, rekomendasi ekspor minyak bumi dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Beserta izin usaha pengolahan gas bumi maupun izin usaha penyimpanan LNG dan izin minerba.