Menteri ESDM minta belanja pegawai tahun depan tak naik tinggi
Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK mulai menyusun dan menyiapkan draft postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pemerintah mengklaim melakukan pelbagai perubahan besar terhadap postur anggaran.
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan RAPBN 2016 lebih efisien, terutama dari sisi belanja pegawai atau PNS. Pendisiplinan terhadap belanja pegawai akan dilakukan secara masif dan besar besaran.
Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan memperbesar porsi atau alokasi belanja modal agar bisa memberi dampak langsung pada masyarakat.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Siapa yang mengkritik rencana BPN? Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto menilai masalah yang sering terjadi di dalam pemerintahan yakni pembentukan lembaga baru.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
"Belanja aparatur jangan naik tinggi-tinggi. Di APBN 2016 yang pertama memang harus melakukan efisiensi pendisiplinan belanja aparatur berbasis kinerja dan memaksimalkan belanja modal. Belanja pegawai barang aparatur diefisienkan. Kalau dibutuhkan meningkat boleh tapi jangan mengada-ada," ucap Sudirman dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Jumat (17/4).
Dari pengakuan Sudirman Said, dalam penyusunan anggaran tahun depan, pemerintah tidak akan terpaku pada anggaran tahun ini. Dia mengkritik kebiasaan pemerintah sebelumnya dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, pemerintahan sebelum Jokowi cenderung berpatokan pada anggaran tahun sebelumnya dengan dibumbui sedikit perubahan.
"Ke depan dalam penyusunan kita jangan semata mata menggunakan APBN tahun lalu jadi pedoman. Kalau biasanya hanya melihat APBN tahun sebelumnya lalu minta tambahan misalnya 10 persen. Ini terjadi berkali kali," katanya.
Mantan Dirut PT Pindad ini mengaku sedang melakukan konsolidasi internal dalam penyusunan anggaran. Sekaligus menunggu pengesahan pejabat eselon 1 yang rencananya akan selesai akhir bulan ini.
"Akhir bulan ini Kepres eselon 1 akan selesai. Kita segera menata eselon 2 dan 3. Akhir bulan konsolidasi selesai. Kita masuk training penyamaan visi," tutupnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaFraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.
Baca SelengkapnyaPermasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaPada RAPBN 2025, pagu anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp277 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu anggaran 2024 sebesar Rp284,36 miliar.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil kesal karena anggarannya turun menjadi Rp600 Miliar, namun target investasinya naik menjadi Rp1.800 T
Baca SelengkapnyaErick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca SelengkapnyaPemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.
Baca SelengkapnyaSosok Menteri Keuangan harus orang yang bisa mengendalikan pengeluaran keuangan.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Keuangan dan jajarannya meneliti kembali APBN
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya