Menteri ESDM pastikan tidak ada revisi dalam proyek 35.000 MW

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku tetap optimis pembangunan megaproyek ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) bakal tercapai dalam lima tahun. Untuk itu, ESDM tidak akan melakukan revisi atas rencana proyek tersebut walaupun pembangunan proyek 35.000 MW dinilai tak masuk akal.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan saat ini rasio elektrifikasi nasional masih sangat rendah. Dengan begitu, proyek 35.000 MW sangat perlu dibangun pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu lima tahun mendatang.

"Tidak ada penurunan target pembangunan listrik 35.000 MW. Kita masih tetap optimis untuk mengejar target tersebut. Listrik tidak ada revisi karena dua alasan. Pertama, rasio elektrifikasi kita masih rendah karena itu tidak adil bagi yang belum dapat. Kedua, listrik adalah jendela peradaban dunia," ujar dia dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (7/9).

Dia menegaskan listrik merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Bahkan, pembangunan listrik di daerah-daerah perbatasan bakal diimbangi dengan adanya koneksi internet yang digagas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Begitu 50 titik terluar dilistriki, Pak Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) mengatakan ingin membangun jaringan koneksi (internet). Jadi tidak ada alasan merevisi target," kata dia.

Sementara itu, Dirjen Kelistrikan Kementerian ESDM Jarman mengatakan proyek 35.000 MW merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memenuhi rasio elektrifikasi secara nasional. Saat ini, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 86,9 persen.

"Kalau dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan Brunei sudah jauh di atas 90 persen. Atas dasar itu, target 97 di 2019 harus dicapai. Maka memang pemerintah buat program-program kelistrikan," kata Jarman.

Dalam proyek 35.000 MW tersebut, PLN juga akan diminta membangun jaringan transmisi kelistrikan setelah mendapatkan jatah pembangunan 5.000 MW dalam proyek tersebut. Nantinya, 30.000 MW akan diberikan pihak swasta dalam skema Independence Power Producer (IPP).

"Alasannya, pembangkit itu butuh dana yang besar. Pembangkit di swasta dan PLN jadi single buyer. PLN hanya bangun sebagian saja. Mayoritas di IPP," pungkas Jarman.