Menteri ESDM: Pembangkit listrik off grid di bawah 50 MW tidak perlu masuk RUPTL

Merdeka.com - Pemerintah terus berupaya untuk mengejar rasio elektrifikasi di Indonesia hingga lebih 96 persen di tahun 2019. Salah satu upayanya adalah dengan melistriki 2.500 desa di Indonesia yang belum berlistrik.

"Pemerintah berkomitmen meningkatkan rasio elektrifikasi lebih dari 93 persen, tahun 2019 minimal 96 persen, kalau kita bekerja keras, bisa 99 persen di tahun 2019. Naiknya hampir 3 persen per tahun, luar biasa sekali," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui keterangan resminya, Sabtu (21/10).

Untuk mempercepat program tersebut, tahun lalu Menteri ESDM telah menetapkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di Pedesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Permen ESDM ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk berkewenangan dalam memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara Usaha penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi untuk skala kecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di pedesaan ini memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBT) sebagai sumber energi listrik.

Jonan menjelaskan, Kementerian ESDM telah memberikan kesempatan kepada PT PLN (Persero) dan Badan Usaha untuk melakukan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas di bawah 50 MW di sistem off grid serta tidak perlu masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

"Pemerintah juga memberi kesempatan kepada PLN untuk kelistrikan desa di bawah 50 MW dengan sistem off grid tidak perlu masuk RUPTL," tambah Jonan.

Sebagai informasi, rasio elektrifikasi nasional saat ini mencapai 93,08 persen. Angka ini telah melebihi target rasio elektrifikasi tahun 2017 yang sebesar 92,75 persen. Dengan capaian tersebut, terlihat jelas upaya pemerintah untuk terus menerangi seluruh wilayah Indonesia.