Menteri ESDM: Penerapan pungutan dana penjualan BBM bisa diundur

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said memberi sinyal akan mengundur waktu penerapan pungutan dana ketahanan energi (DKE) dari penjualan bahan bakar minyak (BBM). Dalam waktu dekat, pihaknya akan membahas terlebih dulu mengenai kebijakan ini dengan instansi pemerintah lainnya.

"Tanggal 5 Januari bisa kita undur. Kan harga minyak itu katanya enggak boleh diserahkan ke mekanisme pasar. Kalau dianggap lebih baik diundur untuk menyelaraskan semua, ya bisa saja," ucap Sudirman dalam konferensi pers di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (29/12).

Sudirman sedang menyiapkan presentasi atau proposal mengenai pungutan DKE dan akan dibahas bersama Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bappenas dan instansi terkait. Pemerintah juga akan membahas mengenai dasar hukum penarikan dana dari penjualan Premium dan Solar ini

"Tapi kalau aturannya sudah siap ya nanti kita jalankan. Tadi saya ingin menggarisbawahi, kalau kita orientasinya itu resolusi tidak ada yang sulit. Dan jangan dipersulit. Kalau nyarinya kesulitan ya ketemu saja. Jadi mari kita cari solusi dan semua bisa dicari jalannya," katanya.

Selain dasar hukum, Sudirman Said bersama pemerintah juga akan membahas lebih lanjut soal pengadaan dana DKE. Jika bisa diambil dari APBN 2016, maka dana pungutan akan dialokasikan secara khusus. Namun, tetap akan dibahas terlebih dahulu.

"Besok baru mau dibahas. Kalau ide ini disepakati Komisi VII, kemudian dibawa ke Banggar selesai juga itu bisa dialokasikan secara khusus," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, terhitung 5 Januari 2016, pemerintah akan memungut dana ketahanan energi dari penjualan BBM ke rakyat. Bagi konsumen Premium, besaran pungutan yang dibebankan sebesar Rp 200 per liter. Sementara untuk Solar, besaran pungutan Rp 300 per liter.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi), Bahlil Lahadalia menilai, semestinya pemerintah tidak mengalokasikan dana ketahanan energi di saat rendahnya harga minyak mentah dan ekonomi dalam negeri yang belum stabil.

"Kita juga heran ya, harga minyak dunia kan lagi turun, secara otomatis keekonomian kita lagi lesu, jangan dulu diterapkan," ujarnya di kantornya, Jakarta, Selasa (29/12).

Menurut Bahlil, pemerintah seharusnya memiliki skala prioritas dalam menangani pengembangan energi alternatif. Ini seperti diamanatkan dalam pasal 30 Undang-Undang No 30 tahun 2007 tentang energi.

"Karena kita punya skala prioritas, jangan dulu kita diterapkan. Tunggu kita punya ekonomi baik dulu, okelah atau sosialisasi, jangan langsung dicegat, itu jangan seperti tukang palak saja ini, berat, kita tidak setuju," tegas dia.

Dia menyarankan agar pemerintah segera mengevaluasi rencana pungutan dana ketahanan energi, salah satunya dengan melakukan langkah strategis yang teratur.

"Kondisi ekonomi kita yang baik dulu, lalu ada penjelasan dulu, sosialisasi, peraturan pemerintahnya, undang-undangnya dulu, buat dong, ini karena melihat peluang karena minyak dunia turun, mau bagaimana," tutupnya.