Follow
Menteri ESDM sadar koordinasi internal pemerintah rapuh
Merdeka.com - Koordinasi memang masih menjadi persoalan klasik di internal pemerintah. Itu dirasakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.
Dia mengaku masih sering direpotkan oleh kerapuhan koordinasi antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan SKK Migas.
"Mari jujur dengan situasi sekarang, sejak kapan SKK Migas itu bisa berdialog dengan baik sama dirjen migas? Jalan Gatot Subroto itu seperti tembok Cina, sebelah sini ada sebelah sana ada. Dan dua institusi ini jangankan kerja sama, kadang-kadang saling merepotkan," ujar Sudirman di Jakarta Convention Center, Kamis (26/5).
-
Dimana pertemuan Kementan dan SKK Migas berlangsung? Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Harvick Hasnul Qolbi menghadiri pembukaan Rapat kerja Pertanahan dan Kehutanan 2023 yang diselenggarakan oleh SKK Migas di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (13/9).
-
Bagaimana BPH Migas mendorong kolaborasi dengan SKK Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
-
Kenapa BPH Migas audiensi dengan Gubernur Bengkulu? 'Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,' tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Kenapa sinergi antara BPH Migas dan SKK Migas penting? Dalam agenda tersebut, Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan bahwa sinergi antara SKK Migas (hulu) dan BPH Migas (hilir) sangat penting dan harus terus didorong. Pasalnya, sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
-
Siapa yang bisa melakukan komunikasi terbuka? Komunikasi terbuka bisa dimulai dari anak ataupun orangtua, dan perlunya keterbukaan bersama untuk mencari solusi
Sudirman juga mengingatkan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk menjalin komunikasi dengan pemerintah.
"DEN berapa lama sudah meeting teratur, keteraturan sidang itu ya baru-baru ini," katanya.
"Di masa lalu, DEN ketemu ketuanya, yaitu presiden, setahun sekali tidak. Dan keteraturan bersidang itu ya perlu. Jadi DEN perlu difungsikan sebagaimana mestinya."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SKK Migas Bersama Kementerian ESDM juga mengalokasikan anggaran cukup besar.
Baca Selengkapnya
Mahfud bercerita, biasanya menteri Kabinet Indonesia Maju saling menyapa sebelum rapat kabinet. Kini, tak ada lagi saling menyapa.
Baca Selengkapnya
Sinergi keduanya tersebut dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Dia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca Selengkapnya
Maruarar mengaku memiliki tantangan yang dihadapinya sebagai menteri
Baca Selengkapnya
Kabar teresebut diungkap Mahfud MD yang menyebut suasana kabinet sudah tidak seperti dulu
Baca Selengkapnya
Muhadjir mengakui suasana tahun politik turut merubah kondisi dalam kabinet.
Baca Selengkapnya
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Menteri Arifin menyadari, ada banyak tantangan di sektor ESDM Indonesia. Bahkan, ada catatan sejumlah kasus hukum di sektor ini.
Baca Selengkapnya
Sumadi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah pada tahun 2015-2022.
Baca Selengkapnya
Dalam rapat tersebut, DPR merasa tidak ada kekompakkan antara Menkominfo dan BSSN.
Baca Selengkapnya
Selain Bahlil, rapat tersebut dihadiri Kepala Badan Investigasi Khusus dan Pengendalian Pembangunan, Aris Marsudiyanto.
Baca Selengkapnya