Follow
Menteri ESDM tempatkan seorang pejabat eselon I di kantor BKPM
Merdeka.com - Seorang pejabat eselon satu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal ditempatkan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Nantinya pejabat tersebut bakal turut melayani sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan ditempatkannya pejabat eselon satu tersebut guna meminimalisir proses dan koordinasi perizinan antara Kementerian ESDM dan BKPM.
"Kami menempatkan satu pejabat eselon 1 di sini, mereka bisa meminimalkan apa-apa yang bisa dikembalikan ke kantor ESDM," ujar Sudirman di kantor BKPM, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).
-
Siapa yang ditunjuk untuk program dekarbonisasi BUMN? Dalam hal ini IDSurvey ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan NEK di BUMN pada tahun 2022.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Sekretaris Kabinet mengoordinasikan komunikasi antara Presiden dan kementerian? Sekretaris Kabinet berperan sebagai penghubung utama antara Presiden dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah. Ia memastikan informasi terkait kebijakan dan instruksi Presiden disampaikan dengan jelas dan tepat waktu kepada para menteri dan pejabat terkait.
-
Siapa yang memimpin delegasi Kemenko Perekonomian? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong memimpin delegasi masing-masing negara dan membahas beberapa poin penting.
Meski demikian, baru sektor kelistrikan yang perizinannya bisa diurus melalui sistem PTSP di kantor BKPM.
"Kemudian tadi sudah dikatakan oleh Kepala BKPM (Franky Sibarani), mengimbau atau meminta kepada pengusaha yang mengajukan izin listrik silakan mencoba memulai secepat mungkin," tandasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Bahlil Lahadalia kini resmi menjabat sebagai Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif.
Baca Selengkapnya
Sebelum dilantik Arifin, Bambang pernah juga menjadi Inspektur Jenderal di TNI.
Baca Selengkapnya
Menaker berharap sebagai pimpinan tinggi yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengawasan internal.
Baca Selengkapnya
Kampanye penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional bagian dari strategi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin di sektor EBT.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir ingin ada sinergi antara Wakil Menteri BUMN.
Baca Selengkapnya
Menteri Arifin menyadari, ada banyak tantangan di sektor ESDM Indonesia. Bahkan, ada catatan sejumlah kasus hukum di sektor ini.
Baca Selengkapnya
Bahlil juga siap meneruskan program ESDM yang sudah dibuat oleh Arifin Tasrif dan menteri-menteri ESDM sebelumnya
Baca Selengkapnya
Ruang kantor Menteri ESDM saat ini sudah mengalami keretakan di sejumlah titik, baik di dalam maupun luar gedung.
Baca Selengkapnya
Kementerian PANRB tengah menyiapkan RUU ASN, salah satu poinnya pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon II yang bisa diambil dari kalangan swasta.
Baca Selengkapnya
Profesi polisi hingga jaksa dinilai mampu memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan.
Baca Selengkapnya
, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang dipecah dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat
Baca Selengkapnya
Keduanya diduga terlibat kasus izin usaha pertambangan (IUP).
Baca Selengkapnya