Menteri Ferry: Reklamasi pantai harus beri manfaat untuk negara
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan reklamasi pantai harus memberikan manfaat bagi negara. Sebab, program dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dibangun di atas tanah negara.
"Karena biar bagaimanapun harus diingat bahwa ada aspek kenapa hasil reklamasi itu adalah tanah yang dikuasai negara karena memang ini menyangkut zona teritorial," ujar Ferry di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/4).
Dengan begitu, dia mengingatkan agar tujuan dibangunnya reklamasi pantai tidak hanya untuk hal yang bersifat komersial. Alasannya, jika hasil reklamasi dinikmati oleh badan usaha maupun swasta, maka negara akan merugi.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Program apa yang digencarkan Kementerian ATR di Kutai Kartanegara? Sertifikat yang diserahkan merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digencarkan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
-
Apa program Kementan untuk Merauke? Kementerian Pertanian (Kementan) canangkan gerakan pompanisasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
"Jadi reklamasi itu tidak boleh semata-mata hanya untuk hal yang sifatnya komersil. Tapi kalau hasil reklamasi itu mendatangkan manfaat, negaralah yang mengatur. Prinsipnya itu saja," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga harus memikirkan lebih detail terhadap dampak dari reklamasi. Pembangunan ini menyangkut soal lingkungan beserta kehidupan masyarakat dan nelayan yang menggantungkan hidupnya di wilayah tersebut.
Seperti diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan siap duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas reklamasi pantai utara Jakarta.
"Kami kan sama-sama pemerintah, kami akan diskusikan. Jadi mau ada koreksi atau nggak soal izin reklamasi, ada 3 hal dasar, ekosistem, sosial ekonomi, dan tanah untuk reklamasinya harus jelas kan ada reklamasinya itu seperti apa, penting untuk kita untuk dingin dulu, duduk bareng, menjelaskan semua ini," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya Setyamurti Poerwadi.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tanggul pantai setinggi 4,8 meter tersebut mampu melindungi pesisir utara Jakarta dari banjir rob.
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga menyebut keberadaan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa di sejumlah wilayah pesisir sangat penting.
Baca SelengkapnyaProyek tanggul laut raksasa yang sesungguhnya berada di Semarang-Demak.
Baca SelengkapnyaPenandatangan MoU ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaKemendagri mengapresiasi sembilan kepala daerah dan satu kepala perangkat daerah yang bisa melihat kebutuhan masyarakat pesisir.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengklaim, fungsi tanggul bisa dipakai juga untuk jalan, untuk kereta api, untuk pertahanan.
Baca SelengkapnyaKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN.
Baca SelengkapnyaPrabowo berulang kali menekankan, pemerintah ingin seluruh masyarakat pesisir aman dari ancaman bahaya semisal banjir abrasi.
Baca SelengkapnyaLegalisasi aset merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah mengkaji pembangunan proyek tanggul laut raksasa, atau Giant Sea Wall di pesisir Pantura Jawa luar Jakarta.
Baca SelengkapnyaPembangunan tanggul pantai dan muara sungai telah dijalankan secara strategis sejak 2020 silam
Baca Selengkapnya