Menteri Hanif: Ketimpangan Keterampilan Jadi Masalah di Pemerintahan Jokowi

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri angkat bicara mengenai tudingan sulitnya masyarakat mencari pekerjaan di era pemerintahan Jokowi. Hanif menyebut jika dalam empat tahun pemerintahan Jokowi, sebanyak 10,5 juta lapangan pekerjaan telah dibuka.

"Penciptaan lapangan kerja selama 4,5 tahun Pak Jokowi (menjadi Presiden) itu sudah mencapai 10,5 juta lapangan kerja dan mayoritas sektor formal. Target (penciptaan lapangan kerja) yang seharusnya dicapai pemerintah selama lima tahun tercapai dalam waktu empat tahun lebih," ujar Hanif usai membuka forum Jejaring Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tingkat Asean atau Asean Oshnet di Yogyakarta, Kamis (28/3).

Dia menerangkan, di era pemerintah Jokowi ini yang menjadi persoalan bukanlah susahnya mencari lapangan pekerjaan namun justru masalah ketimpangan skill atau kemampuan. Saat ini jumlah angkatan kerja Indonesia ada 131 juta orang, di mana 58 persennya adalah lulusan SD dan SMP.

Orang lain juga bertanya?

"Jadi diibaratkan ada 10 orang, diambil 58 persen berarti 6 orang lulusan SD dan SMP. Nah, masih masih 4 kan, dan missed match kerja (tak sesuai antara pekerjaan dengan pendidikan atau skillnya) kita di atas 50 persen. Berarti 2 orang missed match dan 2 orang lagi yang pendidikan dan skill sesuai dengan pasar kerja," urai Hanif.

Dia mengungkapkan jika pengangguran banyak didominasi oleh lulusan SMK. Namun Hanif menyebut angka pengangguran dari lulusan SMK ini terus mengalami penurunan di era pemerintahan Jokowi.

"Angka pengangguran sudah semakin baik dibanding waktu ke waktu. Misal seperti lulusan SMK masih mendominasi pengangguran kita. Tetapi angkanya sudah menurun walau dominan. Dulu lebih tinggi, dan sekarang angkanya sekitar 11 persen," urai Hanif.

Untuk mengatasi ketimpangan skill atau kemampuan ini, pemerintahan Jokowi coba melakukan sejumlah kebijakan. Di antaranya dengan mengeluarkan kartu pra kerja.

"Ketimpangan skill (ketrampilan) ini yang mendasari pemerintah mengeluarkan kartu pra kerja untuk akses penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja," tandasnya.

(mdk/azz)