Menteri Hanif pesimistis jaminan pensiun terlaksana 1 Juli 2015

Merdeka.com - Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pesimistis program jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bisa dimulai 1 Juli mendatang. Sebab, pengusaha masih keberatan dengan besaran iuran jaminan pensiun sebesar 8 persen.

"Tadi kita membahas mengenai masalah jaminan pensiun dan ini memang situasi dan kondisinya dunia usaha memang berat sehingga kita menyampaikan bahwa kalau dipaksakan jaminan pensiun 8 persen saat ini, pasti akan bermasalah di dunia usaha karena tidak kuat," katanya usai mengikuti rapat koordinasi terkait itu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (8/5).

Menurutnya, pengusaha mengusulkan iuran jaminan pensiun sebesar 4,5 persen. Dimana, sebanyak 1,5 persen ditanggung pemberi kerja dan 3 persen ditanggung pekerja.

"Pemerintah juga ada dua versi, kementerian keuangan minta 3 persen, Kementerian Tenaga Kerja usul 8 persen. Wapres dan OJK tidak ada posisi," ungkapnya.

Kendati pesimistis program jaminan pensiun berjalan sesuai rencana, kata Hanif, pemerintah tetap melakukan harmonisasi peraturan perundangan-undangan terkait itu.

"Pekerjaan rumah harmonisasi peraturan tetap harus dilakukan. Seperti bentrokan dengan UU No.13/2013 pasal 167 masalah pesangon untuk pensiun. Kalau pasal ini tetap ada pasti ada konflik terkait dana pensiun," jelas dia. (mdk/yud)