Menteri Jokowi tak kompak soal pembatalan kenaikan harga Pertamax

Merdeka.com - Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said soal pembatalan kenaikan harga Pertamax dan Solar nonsubsidi bertolak belakang dengan yang disampaikan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Sudirman membenarkan adanya intervensi pemerintah ke Pertamina untuk batalkan kenaikan harga BBM khusus tersebut.

Selain itu, kata Sudirman, pemerintah saat ini juga tengah mengkaji pemisahan waktu pengumuman harga BBM subsidi dan BBM non subsidi.

"Itu proses yang biasa saja, BBM non subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan subsidi yang dilakukan pemerintah. Kami ingin pisahkan BBM subsidi dan BBM non subsidi. Kemarin itu kecampur-campur, akhirnya confuse (bingung)," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5).

Sudirman menegaskan penugasan pengumuman BBM subsidi menjadi tugas pemerintah. Sedangkan, BBM non subsidi akan diumumkan Pertamina. Untuk BBM subsidi, pemerintah bakal mengevaluasi harganya selama enam bulan sekali.

"Ini kan tahun pertama, kalau dikaji enam bulan sekali tahu-tahu ada kenaikan luar biasa salah juga. Yang penting tim kami ada mekanisme harga. Kami perlu sampaikan karena untuk menghentikan simpang siur. Nanti akan keluarkan Peraturan Menteri (Permen) terkait mekanisme ini," kata dia.

Dengan begitu, Sudirman menegaskan bahwa mekanisme harga yang sedang dikaji tersebut tidak akan menimbulkan migrasi antara konsumen Pertamax dan Premium. Oleh karena itu, pemerintah masih akan ikut campur dalam menentukan harga Pertamax.

"Tentu ada pertimbangan gap enggak terlalu jauh. Kurs engga bisa dikontrol," tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku tidak mengetahui secara pasti pembatalan kenaikan harga tersebut. Menurut dia, aksi korporasi tersebut merupakan tanggung jawab perusahaan.

"Pertamax? Belum tahu saya," ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (15/5).

Sofyan menegaskan pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terkait penetapan harga BBM khusus tersebut. Hal tersebut lantaran merupakan kewenangan Pertamina. "Itu kan urusan Pertamina," kata dia. (mdk/idr)