Menteri Jonan: Baru Dua Provinsi Punya Rencana Umum Energi Daerah
Merdeka.com - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) membuat perencanaan energi dengan menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED).
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, saat ini baru ada dua provinsi yang telah menyelesaikan RUED, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat. RUED dibuat sebagai turunan dari Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kemudian dilanjutkan dengan peraturan daerah (Perda).
"Kan itu implementasi dari pada Rencana Umum Energi Nasional, kan tiap daerah seperti Jawa tengah Jawa Barat sudah dibuat dalam bentuk peraturan daerah," kata Jonan usai menghadiri sidang DEN di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (21/2).
-
Siapa Gubernur Jawa Barat pertama? Dr. Soetardjo Kertohadikusumo, Anggota Volksraad yang Menjabat Gubernur Jawa Barat Pertama
-
Bagaimana Kementan membangun JUT? Dijelaskannya, pembangunan JUT baru ini menggunakan cor beton sepanjang 425 meter, dengan lebar 1,5 meter. Luas lahan cakupannya mencapai 50 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
-
Kenapa Kementan membangun JUT? Jalan usaha tani ini akan mempermudah akses alsintan menjangkau areal persawahan. Jalan pertanian ini akan memutus cost produksi yang besar dan memberi banyak manfaat untuk petani,“ jelas Ali Jamil.
-
Siapa Gubernur pertama Jawa Timur? Tokoh penting yang pertama kali menjabat sebagai seorang Gubernur Jawa juga dinobatkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.
-
Dimana Soetardjo menjabat Gubernur Jawa Barat? Ia lahir di sebuah desa bernama Kunduran, yang berada di Blora, Jawa Tengah. Lahir pada 22 Oktober 1892, Soetardjo menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat yang bertempat tinggal di Gedung Sate.
Jonan mendorong Provinsi lain mengikuti jejak kedua provinsi tersebut, sehingga dalam perencanaan ke depan setiap daerah memiliki acuan, mengembangkan energi sesuai dengan potensi yang ada di wilayah masing-masing.
"Saya kasih contoh misalnya kelistrikan, kalau ada panas bumi ya pakai panas bumi, ada energi lain ada sungai besar-besar ya pakai hydro itu contoh misalnya. Kalau daerahnya anginnya besar seperti contohnya Jeneponto dan Sidrap ya misalnya itu," papar Jonan.
Saat ini ada 24 Provinsi yang sedang melakukan Program Pembentukan Provinsi Daerah (Propemperda), dibahas bersama DPRD Provinsi masing masing. Terdapat dua Provinsi yang menganggarkan naskah akademis dan Rancangan Perda, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat.
"Nah yang lain lagi persiapan ada beberapa provinsi yang sudah membahas dengan DPRD dan juga ada yang masih sedang menyusun. Nah kita ini mendorong juga kita mohon pada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong hal ini, supaya setiap daerah itu bisa memanfaatkan potensi daerah masing-masing untuk pemanfaatan energi di masa depan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar membentuk BRIDA untuk menghadapi tantangan global yang berkembang dengan sangat cepat.
Baca SelengkapnyaGanjar Beberkan Sederet Program Optimalisasi EBT dan Energi Hijau di Jawa Tengah
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan, pemerintah tengah mendorong percepatan transisi energi di sejumlah daerah.
Baca SelengkapnyaSejumlah negara telah memperoleh keuntungan atas pemanfaatan pembangkit nuklir.
Baca SelengkapnyaMendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk Ranperda RPJPD akan dilaksanakan satu tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTak diduga, salah satu provinsi di Indonesia dahulu ada yang bernama Sumatra Tengah. Kini daerah-daerahnya masih ada sampai sekarang.
Baca SelengkapnyaKomitmen Indonesia dalam memiliki PLTN ini pun akan diimplementasikan dalam pembentukan Organisasi Pelaksana Program Tenaga Nuklir (NEPIO).
Baca SelengkapnyaSaat ini terdapat 37 Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ada 18 PSN dalam Perpres 79 tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp 258,76 triliun.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menjawab persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang sering dikeluhkan masyarakat.
Baca Selengkapnya