Menteri Jonan beberkan pencapaian sektor energi terbarukan tahun ini
Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) terus melakukan berbagai upaya dalam mengembangkan energi terbarukan. Sebab, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan mencapai 23 persen pada 2023 mendatang.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan untuk capaian subsektor untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 2016 terjadi penambahan EBT sebesar 205 megawatt (MW) menjadi 1.643,6 MW. Di mana pada tahun sebelumnya PLTP menghasilkan 1.438,5 MW. Pada 2017 mendatang, PLTP ditargetkan terjadi penambahan menjadi 1.858,8 MW.
"Untuk, pembangunan PLTS dan PLTMH sudah ada penambahan EBT sebesar 9,45 mw menjadi 282,55 mw. Ekspetasi saya tamabahan tenaga surya ini 10 mw per tahun nya. Besarnya cuma seperti motor vespa itu," ujar Jonan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (21/20).
-
Apa yang baru dari aturan BBM Subsidi? Pemerintah segera merilis aturan baru mengenai penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan jenis BBM tertentu JBT Solar Subsidi.
-
Mengapa teknologi energi terbarukan akan berkembang pesat? Dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan ketergantungan pada sumber energi fosil, teknologi energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidro memiliki potensi besar untuk booming di masa depan.
-
Kenapa aturan baru BBM Subsidi dibuat? Aturan ini dirancang untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dan efisien.
-
Kenapa Pertamina fokus mengembangkan EBT? Oki menekankan, Pertamina aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) contohnya bioenergi dan geotermal.
-
Bagaimana PLN mengatasi ketidaksesuaian EBT dengan pusat beban? Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya.
-
Apa yang dilakukan Pemprov Kaltim untuk mendukung kebijakan energi terbarukan? Dia kemudian meminta Perusda dapat mengoptimalkan peran, serta melakukan langkah-langkah nyata mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Selanjutnya, untuk pembangunan PLT Bioenergi pada 2016 ini sudah terjadi penambahan sebesar 10,3 MW dari 1.757,4 MW ke 1767,1 MW. Untuk 2017 ditargetkan penambahan EBT sebesar 316,6 MW menjadi 2.092 MW.
"Untuk bahan bakar nabati penggunaan mencampur bio fuel ke dalam minyak solar 48 itu tahun ini 3,3 juta kiloliter (KL) per tahun. Capaian ini meningkat dibandingkan 2015 sebesar 0,9 juta KL per tahun. Untuk 2017 akan naik lagi ke 4,6 juta KL per tahun," jelasnya.
Di tempat yang sama, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana menuturkan, perkembangan di sektor energi terbarukan saat ini masih terhambat oleh kebijakan harga feed in tariff yang berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan Kementerian ESDM. Selain itu, pihaknya juga memastikan pada 2017 mendatang sektor EBT tidak mendapat subsidi melalui APBN.
"Tapi setidaknya perizinan dan non perizinan telah kami lakukan penyederhanaan pada tahun ini," tandasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri ESDM beberkan penyebab bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tidak akan mencapai target di 2025.
Baca SelengkapnyaPembangunan infrastruktur pendukung energi bersih di lapangan terhambat.
Baca SelengkapnyaPemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengumumkan rencana pembatasan BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaEnergi Baru Terbarukan dihadapkan dengan 4 tantangan.
Baca SelengkapnyaPercepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPernyataan ini merespons Menko Luhut yang berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaBahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani minta semua pihak mendorong Kementerian ESDM untuk terus menggenjot pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan.
Baca SelengkapnyaJika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca Selengkapnya