Menteri Jonan ceplas ceplos soal kondisi infrastruktur transportasi

Merdeka.com - Sudah tiga bulan Ignasius Jonan bekerja sebagai Menteri Perhubungan. Tugasnya tidak mudah, membenahi karut marut sistem transportasi di Indonesia. Termasuk di dalamnya, pembenahan infrastruktur pendukung moda transportasi.

"Pemerintah akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi baik darat, laut dan udara maupun kereta api di seluruh Indonesia agar akses masyarakat semakin terbuka, pulau-pulau dapat terkoneksi dengan baik dan perekonomian masyarakat semakin tumbuh dengan baik pula," ungkap Jonan beberapa waktu lalu.

Tidak heran beberapa kali Menteri Jonan menggelar sidak dan blusukan ke bandara, pelabuhan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Tengok saja saat Jonan bertandang ke Lanud Iskandar Pangkalabun awal bulan lalu, bersamaan dengan aktivitas evakuasi pencarian korban AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang jatuh di perairan selat Karimata.

Sebelum itu, Jonan juga menggelar sidak ke kantor operasional beberapa maskapai penerbangan di Bandara Soekarno Hatta untuk mengecek persiapan pilot sebelum melakukan penerbangan.

Infrastruktur moda transportasi sektor kelautan juga tidak luput dari pandangannya. Jonan menyambangi Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priok untuk sekadar mengecek kondisi pelabuhan dan memberikan pekerjaan rumah untuk perbaikan. Semisal, Jonan menginginkan agar terminal penumpang di pelabuhan sama seperti di bandara.

Jonan dikenal ceplas ceplos, termasuk jika menyangkut kondisi infrastruktur pendukung moda transportasi. Merdeka.com mencatatnya, berikut celetukan Jonan ketika bicara soal infrastruktur transportasi.

Bandara jelek

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memperbaiki bandara di Indonesia Tengah dan Timur. Namun, mantan bos PT Kereta Api Indonesia itu menolak.

Alasannya, pengelolaan bandara berada di bawah perusahaan pelat merah. Dalam hal ini, PT Angkasa Pura. Diakui Jonan, kondisi bandara di luar Indonesia Barat memang tak bagus.

"Bandara di Banjarmasin jelek sama dengan yang di Kupang," ujarnya saat rapat dengan Komite IV DPD-RI, Jakarta, Kamis (15/1).

Maka itu, dia mendorong DPD untuk meminta perbaikan bandara ke Kementerian BUMN. Sebab, kementerian itu bertugas mengelola perusahaan pelat merah.

"Bandara di Banjarmasin dikelola dan dimiliki AP 1, sebaiknya bapak anggota DPD berbicara kepada menteri BUMN," jelas dia.

Uang negara untuk kepentingan umum

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung infrastruktur sektor transportasi. Sebab,

pihaknya hanya memberikan APBN untuk membangun infrastruktur terkait pelayanan publik.

"Kecuali infrastruktur untuk kepentingan umum, yang bisnis menghasilkan pendapatan, kewajiban Kementerian BUMN," ujarnya di Gedung DPD DPR, Jakarta, Kamis (15/1).

Menurut dia, infrastruktur sektor transportasi telah dikuasai perusahaan BUMN, maka BUMN transportasi yang akan bersangkutan membangun infrastruktur tersebut.

"Kesepakatan dengan Kementerian BUMN, bahwa semua kegiatan infrastruktur yang dikuasai dan dimiliki BUMN, tidak memakai APBN sama sekali," jelas dia.

Ini menegaskan pernyataan Jonan sebelumnya yang "mengharamkan" penggunaan uang negara untuk proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya inisiatif pemerintahan lalu. Jika megaproyek yang ditaksir menghabiskan investasi Rp 200 triliun-Rp 300 triliun ingin diwujudkan, sumber pembiayaan harus sepenuhnya berasal dari swasta.

"Kalau pakai APBN saya pikir tidak boleh. Perintahnya tidak ke situ. Kalau mau, pake uang private, sektor swasta. Non APBN lah," ujarnya dalam Chief Executive Officer (CEO) Forum, di Jakarta, Jumat (7/11)

Ruang tunggu pelabuhan pakai AC

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Syahbandar Utama Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam sidak tersebut mantan Dirut Kereta Api Indonesia (KAI) ini langsung memasuki ruang pelayanan.

Jonan melihat adanya puluhan orang yang tengah mengantre di depan toilet.

"Nyaman di sini pak?" tanya Jonan kepada seorang warga yang sedang menunggu di loket pelayanan, Rabu (5/11).

"Pelayanan di sini sih nyaman, paling panas saja, karena gak ada AC," keluh orang itu kepada Jonan.

Mendengar keluhan tersebut, Jonan langsung menjawabnya dengan singkat. Dia meminta ruangan itu dipasangi AC.

"Harusnya memang di sini dipasang AC," kata Jonan.

Persilakan pengusaha bikin pelabuhan dan bandara

Beberapa waktu lalu beredar kabar perusahaan maskapai penerbangan Lion Air berencana membangun bandara di kawasan Banten. Kementerian Perhubungan tidak mempersoalkan jika ada pengusaha transportasi yang berinvestasi membangun infrastruktur perhubungan.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menuturkan, pihaknya berencana merevisi Kepres No. 67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.

"Ini sekarang ada Kepres No. 67 tahun 2005. Ini konsensinya harus ditender. Ini yang akan kita minta (revisi)," ujar Jonan saat berbincang dengan pengusaha di kantor Kadin, Jumat (14/11).

Nantinya, kata dia, pemerintah akan mempersilakan pengusaha sektor transportasi untuk membangun infrastruktur perhubungan sekaligus mengoperasikan sendiri tanpa harus ditender.

"Sekarang kalau tanah punya sendiri, uang sendiri, kenapa harus membayar izin operasi. Jadi bapak-bapak kalau mau bikin pelabuhan sendiri tidak apa-apa. Nanti bilang ke saya," ucap Jonan.