Menteri Jonan di NTT, BBM Satu Harga Diteruskan Sampai 2024
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, meresmikan Lembaga Penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga di Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (10/5). Secara nasional, peresmian ini adalah peresmian ke-132 beroperasinya lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) Indonesia.
Untuk Provinsi NTT sendiri, ini merupakan penyalur BBM Satu Harga ke-8 yang telah dibangun oleh Pemerintah. Sebelumnya, 2 penyalur telah dibangun tahun 2017 dan 5 penyalur di tahun 2018.
Selanjutnya, Pemerintah juga akan membangun lagi 8 penyalur BBM Satu Harga di NTT yang tersebar di Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao; Kecamatan Kodi Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya; Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende; Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata; Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata; Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor; Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; dan Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Apa jenis BBM yang disalurkan Pertamina? PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha Pertamina menegaskan masih terus menyalurkan BBM jenis Pertalite (RON 90) kepada masyarakat, sesuai kuota tahun 2024 yang ditetapkan Pemerintah.
-
Dimana Pertamina bangun fasilitas di BMTH? Pertamina Patra Niaga menggunakan 2 dermaga di Benoa Selatan sebagai fasilitas penerimaan BBM dan Avtur dari kapal menuju Terminal BBM Sanggaran dan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurah Rai Bali.
-
Apa saja yang Pertamina salurkan? Pertamina Patra Niaga siap menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang ditetapkan Pemerintah.
-
Kapan harga BBM di dunia mencapai Rp81.000 per galon? Pada tanggal 11 Maret 2024, harga rata-rata bahan bakar per galon (3,7 liter) di seluruh dunia mencapai $5,13 atau sekitar Rp81.000.
-
Dimana saja Pertamina menyalurkan Pertalite? 'Hingga saat ini kami masih menyalurkan Pertalite di semua wilayah sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,' tegas Irto dalam keterangan tertulis (7/5).
Jonan menegaskan bahwa program BBM Satu Harga ini akan berlanjut hingga tahun 2024 mendatang. Pemerintah daerah dipersilahkan untuk mengusulkan wilayah yang perlu dibangun lembaga penyalur BBM. Pemilihan wilayah tersebut tentunya memperhatikan kriteria bahwa daerah itu merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
"BBM Satu harga ini setelah 2019 bagaimana, terus ga? Akan terus dibangun sampai 2024. Kalau mau seluruh kota lengkap, jumlahnya ada 500. Jadi tambah lagi 330 kecamatan sampai tahun 2024. Tahun ini ada 8 Lembaga Penyalur yang dibangun di NTT. Mohon kalo Bapak berkenan kami duduk dengan pertamina dan BPH Migas untuk melakukan pemetaan. Kalau sekiranya bapak berkenan pemerintah provinsi usul inginnya (dibangun) dimana," urai Jonan.
Dengan beroperasinya lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah ini diharapkan perekonomian masyarakat meningkat seiring turunnya harga sembako. "Mengingat sebelumnya masyarakat di wilayah Poco Ranaka harus membeli BBM dengan harga hingga Rp 15.000 per liter," ungkap Jonan.
Sebagai informasi, dari tahun 2017 hingga 2019 akan dibangun 170Penyalur BBM Satu harga. Pada Tahun 2017 telah terbangun 57 Penyalur, dengan rincian 54 Penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk. Sementara, pada tahun 2018 telah dibangun 74 lembaga penyalur, dengan rincian 68 penyalur oleh PT. Pertamina (Persero) dan 6 penyalur oleh PT. AKR Corporindo, Tbk.
Untuk tahun 2019 ini, akan dibangun 39 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga, dimana 38 Lembaga Penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan 1 Lembaga Penyalur oleh PT AKR Corporindo Tbk.
©2019 Merdeka.com"Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah setempat serta PT. Pertamina, PT. AKR dan BPH Migas telah berkoordinasi dalam menetapkan titik lokasi penyaluran BBM satu Harga ini," jelas Jonan.
Saat ini 5 penyalur PT Pertamina (Persero) telah uji operasi. Dengan demikian sampai dengan saat ini secara keseluruhan telah beroperasi Penyalur BBM 1 Harga sebanyak 136 Penyalur.
"Untuk tahun 2019 akan dibangun 39 Penyalur, dimana 5 penyalursudah beroperasi yang salah satunya adalah SPBU Poco Ranakaini," pungkas Jonan. (mdk/paw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan
Baca SelengkapnyaDengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca SelengkapnyaPertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.
Baca SelengkapnyaProgram BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi
Baca SelengkapnyaHingga April 2024, realisasi penyaluran Pertalite secara nasional sebanyak 9,9 juta kiloliter.
Baca SelengkapnyaBPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca SelengkapnyaHal ini menjawab kegelisahan masyarakat terkait rencana PT Pertamina (Persero) untuk menghapus BBM subsidi jenis Pertalite pada 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaKerja sama BPH Migas dan Pemprov Sulut ini bertujuan untuk mengawasi konsumen yang berhak mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi memakainya.
Baca Selengkapnya