Follow
Menteri Jonan minta BPS perbaiki data rasio elektrifikasi
Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memperbaiki konsep pencatatan data untuk rasio elektrifikasi. Sebab, penyediaan listrik saat ini sudah lebih luas, sehingga tidak hanya berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) saja.
"Sekarang di luar PLN bikin layanan listrik itu bisa, selama PLN belum ada di daerah itu. Seperti di Riau, ada satu wilayah yang listriknya melayani 1.000 orang. Pembangkit bangun sendiri, jaringan buat sendiri tapi bukan PLN," ungkapnya, di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/3).
"Sejalan dengan itu, saya mohon listrik di luar PLN dimasukan sebagai rasio elektrifikasi. Kemudian seperti juga solar panel yang sudah terpasang," tambah Jonan.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Bagaimana PLN bantu pengguna kendaraan listrik? Darmawan menambahkan, PLN juga menyediakan layanan home charging untuk memudahkan pengisian daya di rumah. Jadi para pengguna tidak perlu risau jika kehabisan daya, karena infrastrukturnya sudah sangat lengkap.
-
Bagaimana PLN mengatasi ketidaksesuaian EBT dengan pusat beban? Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya.
-
Bagaimana PLN meningkatkan pendapatan? Peningkatan laba bersih PLN ini ditopang semakin tumbuhnya penjualan listrik yang mencapai 6,3% atau total 273,8 Terawatt hour (TWh) sehingga berdampak pada kenaikan pendapatan penjualan listrik hingga 7,7% dari Rp288,8 triliun di 2021 menjadi Rp311,1 triliun di 2022.
-
Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan partikel bermuatan, khususnya elektron, melalui suatu penghantar atau rangkaian tertutup.
-
Kenapa PLN bertransformasi digital? PLN menata proses bisnis lewat digitalisasi dari yang semula berserak, terfragmentasi, menjadi terkonsolidasi dan terintegrasi. Dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi,“ ucap Darmawan.
Menanggapi permintaan Mantan Menteri Perhubungan ini, Ketua BPS Suhariyanto mengakui bahwa perlu ada perbaikan konsep mengenai penyedia listrik. Dengan demikian, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian ESDM guna memperbaiki data rasio elektrifikasi BPS.
"Kita bekerja sama, selalu bekerja sama dengan teman-teman ESDM. Yang mungkin pesan Pak Menteri (Ignatius Jonan) tadi, mungkin ada perlu perbaikin konsep definisi," jelas Suhariyanto.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian ESDM menilai pelebaran batas daya ini diperlukan menyesuaikan dengan perkembangan model bisnis saat ini.
Baca Selengkapnya
Laporan subsidi listrik yang melenceng ini dikemukakan oleh Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Baca Selengkapnya
PLN melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penjualan listrik.
Baca Selengkapnya
PLN pernah menghadapi tantangan stok batubara yang kurang dari 5 Hari Operasi Pembangkit (HOP) pada Desember 2021 lalu.
Baca Selengkapnya
Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca Selengkapnya
Program ini akan memberikan dampak positif bagi negara dengan mengurangi konsumsi batu bara sebesar 2,98 juta ton per tahun.
Baca Selengkapnya
Pertumbuhan aset ini menjadikan PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Bila dikonversi ke dalam kapasitas pembangkit, ini setara dengan penambahan sekitar 1 gigawatt per tahun.
Baca Selengkapnya
Rasio Elektrifikasi (RE) PLN di Kaltim per Agustus 2023 telah mencapai 94,95 persen dengan Rasio Elektrifikasi total mencapai 99,99 persen.
Baca Selengkapnya
Jika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca Selengkapnya
Keuangan PLN pernah diramal hampir ambruk. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya kelebihan pasokan (supply) listrik di Pulau Jawa pada 2021 lalu.
Baca Selengkapnya
PLN berkontribusi dengan dividen bagi negara sebesar Rp3,09 triliun atau mencapai satu setengah kali dari target yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya