Follow
Menteri kabinet Jokowi bahas kepastian hukum PLTU 35.000 MW
Merdeka.com - Pemerintah mengatakan tengah membahas kepastian hukum dalam investasi pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengaku telah memanggil menteri-menteri dan pejabat PT PLN (Persero) untuk membahas hal ini.
Kepastian hukum faktor penting yang mempengaruhi investasi. Selama ini, banyak hambatan investasi terkait masalah hukum.
"Sebenernya kita ingin melihat hambatan-hambatan yang terjadi terutama aspek hukum dalam berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan ekonomi, masalah kepastian hukum, masalah administrasi, masalah BUMN karena aspek-aspek ini mempengaruhi aktivitas ekonomi," ujar dia yang ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/1).
-
Apa yang dimaksud dengan investasi legal? Investasi legal biasanya terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga pengawas terkait. Anda dapat memeriksa daftar perusahaan yang terdaftar di situs resmi OJK.
-
Apa pelajaran penting dalam investasi? Salah satu pelajaran paling penting dari seseorang sekalibernya, yang telah mencapai kesuksesan monumental di pasar, adalah bahwa seseorang tidak boleh mencoba memprediksi pasar.
-
Kenapa penting untuk memastikan legalitas LPK? Memastikan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) merupakan langkah krusial sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan penipuan serta menjamin kualitas pelatihan yang akan diterima oleh peserta.
-
Mengapa investasi jangka panjang penting? Jhunjhunwala adalah ahli dalam melihat peluang dan ia percaya akan pentingnya memiliki kesabaran dan pandangan jangka panjang dalam berinvestasi.
-
Kenapa inflasi penting untuk investor? 'Itulah sebabnya pemahaman akan inflasi merupakan kunci dari perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi yang efektif,' ujar Kar Yong Ang.
-
Kenapa estimasi penting? Jika estimasi dari suatu perencanaan sudah disusun di awal waktu, maka setiap risiko yang terjadi di masa depan lebih terukur, dan sudah tergambar solusi yang harus dilakukan.
Dalam hal ini, pemerintah fokus mengurai persoalan hukum yang dihadapi dalam kerangka proyek ketenagalistrikan. Pemerintah berjanji mempercepat proyek 35.000 MW, karena itu hambatan yang sekiranya bakal menghadang harus dicari solusinya.
"Kita akan lihat bagaimana mempercepat itu, bagaimana kendala-kendala yang ada. Hukumnya intinya adalah, inti utamanya kepastian hukum sgt penting di dalam iklim investasi," kata dia.
Sementara itu, Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan pemerintah mendorong PLN dalam penyediaan PLTU 35.000 MW.
"Itu ada Menteri BUMN, SKK Migas dan ESDM. Kami diskusikan gimana cara yakinkan rencana 35.000 MW bisa tercapai," kata Sudirman.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Keputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini dinilai proteksionis dan kadang membuat kekhawatiran bagi pihak luar.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut bahwa saat ini pemerintah bukan hanya fokus pada marketingnya, tetapi penyelesaian di dalam negeri.
Baca Selengkapnya
Sebagai pembantu Presiden, Luhut bilang menteri harus bisa mengantarkan dan mengawal segala kebijakan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.
Baca Selengkapnya
pemerintah tengah menyusun payung hukum bagi langkah ekspansi BUMN. Salah satunya PT Pertamina (Persero) ke beberapa sumber energi di luar negeri.
Baca Selengkapnya
Sikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca Selengkapnya
Luhut mengakui Presiden Jokowi telah menjadikan Indonesia sebagai negara industri hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengatakan, Indonesia dapat dilihat dengan pembangunan infrastruktur yang dibangun hingga menarik para investor.
Baca Selengkapnya
Jokowi memastikan, IKN memiliki payung hukum yang jelas dengan dukungan eksekutif dan legislatif.
Baca Selengkapnya
Perusahaan tambang memiliki kewajiban melakukan persemaian di lahan tambang.
Baca Selengkapnya
Komitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Baca Selengkapnya