Menteri Marwan: Dana Rp 1,7 T tak cukup bangun daerah tertinggal
Merdeka.com - Menteri Pedesaan dan Derah Tertinggal, Marwan Jafar kesal dengan adanya penurunan anggaran daerah tertinggal hingga mencapai Rp 1,7 triliun. Padahal, terdapat 368 daerah tertinggal yang perlu didukung agar bisa mengalami perbaikan.
"Ini untuk mengurus 368 daerah tertinggal secara keseluruhan, dan selama 5 tahun ini 152 Kabupaten, cuman diberikan dana Rp 1,3 - 1,7 triliun. Bagaimana kita bisa mengurus daerah yang banyak itu dengan dana segitu? Makanya saya tegaskan lagi bahwa selama 10 - 15 tahun tidak mengalami perubahan, tidak mengalami peningkatan. Justru di tahun 2016 ini mengalami penurunan," ujar dia di Grand Indonesia, Jakarta, Kamis malam (19/11).
Menteri Marwan juga mengeluh dana untuk transmigrasi tak didukung pemerintah. Dia menilai transmigrasi mampu mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran.
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
-
Kenapa KLHK perlukan rehabilitasi DAS? Dengan adanya rehabilitasi ini, Aryo menuturkan bahwa warga sekitar mendapatkan kebutuhan pokok dan penghasilan tambahan. 'Untuk 27 hektar lumayan ternyata hasilnya,' tutur Aryo.
-
Apa yang PAN dorong untuk dikembangkan di seluruh daerah? Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah Tanah Air, termasuk wisata alam.
-
Apa saja manfaat Dana Desa untuk warga? Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta.
"Kita mengurus desa sudah ada dananya tersendiri, Transmigrasi juga ada dananya sendiri. Cuman sama transmigrasi 15 tahun terakhir ini tren anggarannya menurun, tidak naik," kata dia.
Marwan mengaku pasrah dan tidak bisa berbuat banyak untuk membangun daerah tertinggal. Dia juga mengaku sudah menyiapkan rencana untuk membangun daerah tersebut, hanya saja upayanya tak didukung dengan anggaran yang tidak maksimal.
"Sudah saya siapkan semuanya kalau tidak didukung dengan support yang cukup, kalau tidak didukung dengan anggaran yang besar tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaTidak adanya anggaran itu membuat penguatan wilayah perbatasan di seluruh Indonesia menjadi tak merata.
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam Mahfud MD buka suara soal kelaparan dan kekeringan yang terjadi di Papua pada Kamis (3/8).
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3).
Baca SelengkapnyaGubernur Sumbar Minta Bantuan Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Dampak Banjir Bandang
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaDia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca Selengkapnya