Follow
Menteri: Perizinan di Kemenhub sangat banyak, pusing saya melihatnya
Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi kembali angkat bicara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) praktik pungutan liar (pungli) perizinan yang dilakukan oleh oknum dalam kementerian perhubungan (Kemenhub).
Menurut Budi, operasi tersebut dilakukan bukan atas arahannya maupun pejabat dan instansi lain. Budi menyebut, OTT tersebut dilakukan atas kemauan Tuhan untuk memberikan shock therapy kepada seluruh pegawainya.
"Bicara tentang OTT, tidak ada suatu rancangan untuk melakukan itu. Itu jalan Tuhan. Kita harus berterima kasih karena telah diberikan shock therapy agar lebih baik," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (24/10).
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Siapa yang melaporkan Pejabat Kemenhub? Laporan tersebut teregistrasi LP/B/2642/V/2024/SPKT/Polda Metro Jaya. AK dilaporkan dengan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 a KUHP.
-
Siapa yang menjabat sebagai Menteri Perhubungan? Karier Frans tidak berhenti sampai situ, ia juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada tahun 1960-1973.
Setelah kejadian ini, Budi meminta kepada jajarannya untuk lebih mawas diri dan tidak hanya insyaf dalam sekejap. Sejumlah perizinan diminta untuk segera dilakukan evaluasi dan penghapusan izin yang tidak bermanfaat.
"Saya minta kepada (seluruh) Dirjen, Direktur, untuk lakukan evaluasi. Saya lihat di Kementerian Perhubungan izinnya banyak. Pusing saya melihatnya. Sampai jadi tukang sapu saja juga ada izin. Saya minta dihapus-deh izinnya. Kalau masih begitu, mau tidak mau kita harus lakukan ke jalur hukum," pungkasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Di momen tersebut, Presiden Jokowi menyindir sulitnya membuat perizinan acara di Indonesia
Baca Selengkapnya
Jokowi menyentil surat rekomendasi yang merupakan sebutan halus untuk perizinan
Baca Selengkapnya
Pernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca Selengkapnya
Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengakui perizinan acara Moto Gp di Mandalika, Lombok sangat rumit.
Baca Selengkapnya
Bus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca Selengkapnya
Zulhas mengaku pening melihat bentroknya kewenangan aturan antara pusat dan daerah.
Baca Selengkapnya
Semangat pemerintah agar impor dikendalikan, tetapi dalam implementasinya tidak mudah.
Baca Selengkapnya
Dengan hal ini, lanjut Raden, kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata diharapkan dapat ditekan.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.
Baca Selengkapnya
"Banyak kita mendapatkan masukan di antaranya membuat koalisi instansi jalan."
Baca Selengkapnya