Menteri PU dan Perumahan Rakyat tak punya target kerja 100 hari
Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesumbar bakal mengedepankan dan membangkitkan sektor maritim Indonesia sebagai visi misi pemerintahannya lima tahun ke depan. Namun diakui masih banyak kekurangan di sektor ini.
Guna menunjang ide Jokowi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU dan Pera) Basuki Hadimuljono menegaskan, pihaknya akan memperbanyak pembangunan pelabuhan di dalam negeri. Termasuk di dalamnya soal perumahan bagi para nelayan.
"Di dalam pelabuhan itu ada nelayan. Termasuk perumahannya, termasuk kapal-kapalnya dan lainnya. Itu untuk membentuk kemaritiman," kata Basuki di Gedung Kementerian PU, Jakarta, Senin (27/10).
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kenapa Kementerian PUPR membangun bendungan? Oleh sebab itu, di hadapan peserta World Water Forum ke-10 Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Bagaimana Kementerian PUPR meningkatkan akses air bersih? Melalui investasi yang strategis dan pendekatan inovatif, Indonesia pun juga berhasil memperluas dan meningkatkan akses air bersih bagi banyak komunitas.
Dia juga diberi tugas untuk membangun infrastruktur untuk mendukung program kedaulatan pangan. Salah satunya bendungan dan irigasi.
Meski setumpuk tugas menanti Basuki mengaku tidak memiliki program untuk 100 hari kerja di bawah kepemimpinan Jokowi. "Tidak ada pembahasan program 100 hari," tegasnya.
Terkait jumlah anggaran untuk pembangunan infrastruktur, Basuki tak menampik ke depannya pemerintahannya bakal membutuhkan dana besar. Untuk sementara pihaknya bakal memaksimalkan anggaran tahun 2014.
Sebelumnya, mantan menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz juga mengingatkan Basuki untuk lebih memikirkan soal pembuatan pelabuhan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur.Apalagi pemerintahan Jokowi memfokuskan diri dalam pengembangan sektor kemaritiman.
"Ya harus menambah infrastruktur, mendirikan pelabuhan, tol laut. Kan mereka akan lebih ke maritim," tegasnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca SelengkapnyaGanjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki harap penyelesaian beberapa PSN bisa mundur dari target di semester I-2024, menjadi semester II-2024.
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaErick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah
Baca SelengkapnyaHashim mengaku telah ditunjuk langsung oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi pemerintahan baru.
Baca SelengkapnyaSelain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaPemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca SelengkapnyaAra akan membicarakan lebih lanjut dan mendengar masukan dari semua pihak.
Baca SelengkapnyaPrabowo siap menggelontorkan dana sebanyak Rp150 triliun untuk proyek tersebut.
Baca Selengkapnya