Menteri PU: Rp 2 triliun buat bangun jalan di daerah perbatasan
Merdeka.com - Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) sebagai salah satu kementerian mendapat jatah dana besar. Kementerian ini mendapat alokasi dana Rp 85 triliun.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimulyo menuturkan, dari total dana itu, pihaknya akan menggelontorkan dana Rp 2 triliun untuk perbaikan akses jalan menuju perbatasan.
"Wilayah antar perbatasan, infrastruktur jalan juga akan dibangun. Karena itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 triliun," kata Basuki, Selasa (20/1).
-
Siapa yang memberikan dukungan anggaran untuk TNI AU? Dia menyadari bahwa berbagai kegiatan TNI AU, termasuk dalam pengadaan alutsista amat dipengaruhi kebijakan pemerintah dalam memberikan dukungan anggaran.'Kami juga berterima kasih kepada bapak Menhan (Prabowo Subiyanto) yang sudah melengkapi angkatan udara dengan berbagai alutsista,' ujar Tonny.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana BP Tapera membiayai rumah susun? 'Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,' bebernya.
-
Kenapa Desa Sukojati dapat tambahan dana? Selain pengelolaannya baik, Desa Sukojati juga telah ditetapkan sebagai Desa Antikorupsi dari KPK. Ini yang menjadi poin plus sehingga mendapatkan tambahan DD lebih besar dari lainnya,' urai Faishol.
-
Bagaimana TNI memperbaiki rumah warga yang terdampak ledakan? 'Baik yang di Kabupaten Bogor ada 44 rumah dan itu sudah diperbaiki semuanya oleh Kodim,' kata Kadispenad Brigjen TNI Kristomei kepada wartawan, Rabu (3/ 4).
Selain itu, pihaknya menegaskan bahwa salah satu prioritas pemerintah saat ini penyediaan pemukiman murah untuk masyarakat. Untuk merealisasikan itu, pihaknya mendapat tambahan anggaran Rp 3,71 triliun.
Menurutnya, tambahan tersebut bagian dari anggaran prioritas yang dialokasikan kepada Kementerian PU-Pera sebesar Rp 33,1 triliun. Nantinya, dari anggaran Rp 3,71 triliun itu, sebesar Rp 1,9 triliun bakal dialihkan untuk pembangunan perumahan TNI dan Polri.
Sisanya bakal dibangun Rusunawa, rumah perbatasan dan subsidi uang muka. "Ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah," ucapnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaRealisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPembangunan tol trans sumatera ini menghabiskan anggaran Rp4,73 triliun.
Baca SelengkapnyaDari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.
Baca SelengkapnyaPemisahan Kementerian PUPR ini dimaksudkan untuk memperkuat fungsi Pekerjaan Umum.
Baca Selengkapnya"Jadi kalau kira-kira 10 tahun terakhir Menteri PUPR seperti sinterklas bagi-bagi barang milik negara itu berapa banyak nilainya."
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca SelengkapnyaPembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kemanfaatan pembangunan jalan bebas hambatan itu banyak dirasakan oleh masyarakat.
Baca Selengkapnya