Menteri PUPR Usul Anggaran Rp46 Triliun untuk Bangun Infrastruktur di Ibu Kota Baru

Merdeka.com - Pembangunan proyek ibu kota baru di Kalimantan Timur kini segera dimulai. Apalagi, Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku belum mendapat alokasi anggaran dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Soal IKN, sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN. Karena dalam surat Kemenkeu dan Bappenas pada saat alokasi anggaran itu ada bintangnya, bahwa alokasi 2022 di luar IKN dan bencana alam," terangnya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (25/1).

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menyusun dan usul kepada Sri Mulyani agar mendapat APBN untuk pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) selama periode 2022-2024.

Itu terdiri dari pembangunan kantor presiden (istana negara), kantor wakil presiden, gedung DPR/MPR, jalan nasional, air baku, air minum, hingga sistem kelistrikan.

"Itu anggarannya sekitar Rp46 triliun sekian. Nah, ini sedang sama Bu Menkeu," ujar Menteri Basuki.

Tak Tahu Anggaran Masuk PEN atau Tidak

Menteri Basuki mengatakan, dirinya belum mengetahui apakah alokasi anggaran untuk proyek ibu kota baru akan masuk ke dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) atau tidak.

Dia pun berharap pengeluaran negara untuk membangun calon ibu kota baru tersebut tidak turut membebani pemerintah, karena itu berada di luar daftar isian pelaksana anggaran (DIPA).

"Tapi kalau itu di-refocussing dari DIPA saya akan jaga betul yang untuk kerakyatan ini, karena enggak mungkin Rp 46 triliun dibebankan pada DIPA kita semua," ungkap dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com