Menteri Rini angkat kepala BPPT jadi komisaris utama INTI
Merdeka.com - Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto resmi menduduki posisi sebagai Komisaris Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) alias INTI. Penyerahan tongkat estafet kepemimpinan itu berlaku sejak Selasa, 23 Mei 2017.
PT INTI (Persero) kini dilengkapi dengan komposisi tiga komisaris. Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT INTI Nomor SK-99/MBU/05/2017 tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT INTI, mengangkat Unggul Priyanto sebagai Komisaris Utama PT INTI. Pengangkatan ini sekaligus menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Soleman B. Ponto yang telah berakhir masa jabatannya terhitung sejak 30 April 2017.
"Pak Soleman telah memberikan sumbangsih tenaga dan idenya untuk kemajuan PT INTI. Kami sangat berterima kasih atas kerja sama sejak 30 April 2012 hingga kini. Selanjutnya, Pak Unggul akan melanjutkan tanggung jawab tersebut untuk lebih intens mendorong INTI dalam mengkomersialisasikan berbagai inovasi teknologi," ungkap Direktur Utama INTI, Darman Mappangara, di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (24/5).
-
Siapa yang memimpin BNI dalam kerja sama ini? Dalam keterangannya, Direktur Retail Banking BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan, langkah ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh BNI dalam memperluas kerja sama bersama bank daerah, khususnya dalam rangka mempercepat proses digitalisasi transaksi perbankan sekaligus bentuk komitmen perseroan dalam menggunakan produk dalam negeri.
-
Siapa yang memimpin PT IAMI? Presiden Direktur PT IAMI, Yusak Kristian Solaeman, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada konsumen yang telah mempercayai Isuzu, sehingga perusahaan dapat terus memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia.
-
Siapa yang pimpin BRI? Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan apresiasi dan rasa bangga atas pengakuan dari Forbes Internasional utamanya ketika perseroan menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh dengan tantangan.
-
Kenapa Mitratel ganti susunan komisaris? Perseroan menyetujui pengangkatan Gunawan Susanto sebagai Komisaris Independen dan Mira Tayyiba sebagai Komisaris, serta menyetujui pengunduran diri Rico Usthavia Frans sebagai Komisaris Utama dan Henry Yosodiningrat sebagai Komisaris.
-
Siapa yang memimpin BPIP? Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menyebut, perlu penguatan Ideologi Pancasila bagi masyarakat dan pelajar di wilayah lintas batas negara.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Serah terima tersebut dilakukan di hadapan Deputi Menteri BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno.
Berikut formasi komisaris PT INTI (Persero) :
Formasi Lama
1) Soleman B. Ponto, Komisaris Utama.
2) Nuning Sri Rejeki Wulandari, Komisaris.
Jabatan terakhir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Jawa Barat.
3) Djoko Agung Harijadi, Komisaris.
Jabatan terakhir Plt Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Staff Ahli Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Informatika.
4) Unggul Priyanto, Komisaris.
Jabatan terakhir Kepala Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Unggul Priyanto merupakan alumnus Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (ITB) sebelum memulai karirnya di BPPT pada 1986. Dia kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di bidang yang sama di University of Leeds Inggris, dan meraih gelar doktor teknologi material di Kyushu University, Fukuoka, Jepang.
Formasi Baru
1) Unggul Priyanto, Komisaris Utama.
2) Nuning Sri Rejeki Wulandari, Komisaris.
3) Djoko Agung Harijadi, Komisaris.
Sebelum Unggul Priyanto bergabung, INTI telah banyak bekerja sama dengan BPPT dalam hal penelitian dan pengembangan teknologi. Di antaranya, i-Perisalah berteknologi tinggi berbasis sistem voice to text satu-satunya di Indonesia. Produk ini merupakan perangkat pengenal wicara secara otomatis berkemampuan transkripsi suara menjadi tulisan yang memberikan penghematan waktu sekitar 78 persen dari penyusunan risalah normal.
Produk yang telah dikomersialkan sejak 2010, tepat setelah INTI membeli lisensinya, merupakan hasil penelitian dan pengembangan BPPT. INTI kemudian mengembangkan lebih lanjut perangkat sistem ini dengan berbagai seri, mulai dari bentuk statis hingga portable, untuk dikomersialkan di pasaran.
Kedua institusi inipun bekerja sama dalam pengembangan KTP-electronic Reader dan e-Voting yang bisa diintegrasikan dalam pemilihan umum secara elektronik sehingga memudahkan dan mempercepat proses penghitungan suara akhir.
Perangkat sistem ini telah diuji coba di berbagai daerah dalam pemilihan kepala desa. Kerja sama pun berlanjut pada penelitian dan pengembangan ADS-B yang merupakan teknologi surveillance untuk mengetahui dan memonitor posisi pesawat. Alat ini dapat digunakan sebagai pengganti secondary radar pada Air Traffic Control (ATC) sehingga meningkatkan kondisi sistem pengawasan ruang udara.
Kerja sama antara INTI dan BPPT ini merupakan bentuk upaya untuk memperkuat lingkup desain produk, produksi, dan pemasaran perusahaan yang membutuhkan inovasi yang berkelanjutan.
"Sebab, pada dasarnya, teknologi yang hebat adalah ide brilian yang memiliki nilai jual, inovatif, sekaligus aplikatif. Semoga dengan dukungan formasi baru Dewan Komisaris ini, INTI makin berkiprah dalam pengembangan teknologi nasional," ungkap Darman.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Baca SelengkapnyaBasuki menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN.
Baca SelengkapnyaSimon merupakan politikus sekaligus Anggota Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
Baca SelengkapnyaPengangkatan ini merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan IKN sudah mencapai 80 persen untuk tahap 1 dan 2 dengan penggunaan dana APBN.
Baca SelengkapnyaPerubahan susunan direksi dan komisaris ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama BRI.
Baca SelengkapnyaBambang Brodjonegoro dipercaya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia mulai dari 27 Juli 2016 hingga 20 Oktober 2019.
Baca SelengkapnyaBambang Susantono mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi setelah mengundurkan diri dari jabatan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN).
Baca SelengkapnyaMochamad Iriawan adalah purnawirawan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaKeputusan itu berdasarkan 81 persen dari hasil pemungutan suara pemegang saham yang hadir.
Baca SelengkapnyaPenetapan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero) pada Kamis, 18 Juli 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Erick Thohir angkat komisaris baru PLN, ada petinggi dan politisi pendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya