Follow
Menteri Rini bakal ubah struktural Kementerian BUMN
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku tengah menyusun komposisi jabatan dalam tubuh kementerian yang dipimpinnya. Rencananya bakal ada perombakan mengikuti struktural posisi jabatan di kementerian lainnya.
Rini mengatakan, kementerian BUMN tidak lagi diisi deputi, namun pejabat eselon I dan II. Nantinya, mereka ditugaskan mengawasi kinerja perusahaan BUMN. Sehingga, kata dia, satu eselon dapat mengawasi puluhan perusahaan BUMN serta anak-anak usaha BUMN.
"Kita bakal bentuk sesuai perusahaan, saya juga melihat kementerian kita harus seperti itu. Kita awasi secara langsung. Sehingga ke depannya kita buat sistemnya account officer system atau eselon," ujar Rini dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
Rini menegaskan eselon di Kementerian BUMN harus mengetahui seluk beluk perusahaan yang diawasinya. termasuk soal kajian peleburan anak usaha perusahaan BUMN.
"Nanti akan menyeluruh seluruhnya. Kita perlu mempererat sehingga permodalan kita tidak tercecer-cecer," kata dia.
Dia menargetkan perubahan tersebut akan selesai pada Januari 2015. "Ini sedang digodok. Saya harapkan per Januari ini akan efektif," tutupnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pemerintahan mendatang, kata Achmad Baidowi, bisa menambah atau mengurangi jumlah kementerian tergantung pada kebutuhan politik dan kebijakan presiden.
Baca Selengkapnya
Sebelumnya, Ketua Panja DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek melaporkan hasil rapat panja terkait RUU Kementerian Negara.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengungkapkan keputusan tersebut didasarkan pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca Selengkapnya
Erick juga berencana mengganti posisi Komisaris Utama PT LEN Industri (Persero) Muhammad Herindra.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Terungkap Tujuan Revisi UU Kementerian Negara: Memudahkan Prabowo Susun Kabinet
Baca Selengkapnya
Sejak menjabat sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir melakukan berbagai pembenahan.
Baca Selengkapnya
Rosan Roeslani telah mengundurkan diri dari Wakil Menteri BUMN.
Baca Selengkapnya
Usai dilantik Presiden Jokowi, Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Roeslani bertemu dengan Erick Thohir di Kementerian BUMN.
Baca Selengkapnya
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca Selengkapnya