Menteri Rini buka opsi tutup Merpati Airlines
Merdeka.com - Pemerintah belum menemukan jalan keluar mengatasi persoalan lilitan utang Merpati Nusantara Airlines sebesar Rp 7,5 triliun. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru memunculkan opsi menutup Merpati jika tak kunjung menemukan solusi atas persoalan ini.
"Belum, jadi masih dianalisa secara mendalam. Sedang dilihat jalan terbaiknya gimana. Ada opsinya Merpati ditutup," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).
Rini menegaskan utang Merpati terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi, Merpati sudah tidak memiliki aset untuk dijual. Kalaupun masih ada, aset Merpati tidak sebesar utang yang membelit maskapai penerbangan perintis itu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Mengapa Tanri Abeng ditunjuk jadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
"Kalau kita lihat sekarang untuk operasionalnya nggak mudah. Utang-utang yang ada selama ini sudah dijaminkan dengan aset-aset Merpati, karena nilai aset Merpati tidak sebesar utangnya. Tapi ini masih kita upayakan," kata dia.
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini menambahkan, Danareksa dan Kementerian BUMN sudah mencari investor untuk menanamkan modalnya di Merpati. Namun, syarat mutlak yang harus dipenuhi investor adalah menyelesaikan utang Merpati.
"Investor itu harus bisa lakukan penyelesaian utang-utang dengan karyawan. Itu jadi syarat mutlak," ucapnya. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca SelengkapnyaPembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca SelengkapnyaPembubaran BUMN ini dilakukan hingga seluruh aset dan kewajiban kreditur selesai.
Baca SelengkapnyaPembubaran 7 perusahaan BUMN merupakan bagian dari program transformasi yang diusung sejak 2019 lalu.
Baca SelengkapnyaLion Air Group saat ini menguasai hampir 70 persen dari market share pesawat domestik dengan total 367 pesawat.
Baca SelengkapnyaTantangan penyediaan multi provider avtur sendiri disebabkan oleh banyaknya jumlah bandar udara di wilayah Indonesia.
Baca SelengkapnyaBaginya, efisiensi di tubuh BUMN terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan milik negara yang ia pimpin.
Baca SelengkapnyaGaruda Indonesia akan menerima sejumlah keuntungan jika bergabung dengan InJourney.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang menerpa MYAirline terjadi setelah CEO maskapai tersebut Rayner Teo mengajukan pengunduran dirinya minggu lalu.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaBesaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.
Baca SelengkapnyaMenhub Budi mengklaim sudah berulang kali menyampaikan kepada Pertamina agar pengelolaan avtur dilaksanakan secara multi provider.
Baca Selengkapnya