Follow
Menteri Rini Harap BUMN Jauh dari Korupsi
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno siang ini mengadakan halal bihalal dengan seluruh pegawai Kementerian BUMN dan para Direksi dan Komisaris BUMN di kantornya. Banyak harapan yang disampaikan Rini usai melewati Lebaran kali ini, salah satunya yaitu BUMN bebas dari korupsi.
"Insya Allah, di tahun ini BUMN cukup baik dan kita bisa menjaga kita jauh dari korupsi dan dapat melakukan tugas kita dengan baik," kata Rini di kantornya, Senin (10/6).
Tak lupa, Rini juga mengapresiasi pelayanan BUMN dalam arus mudik dan balik libur Lebaran 2019. Tak hanya pelayanan jalur darat seperti jalan tol, sektor udara dan laut dinilai Rini pelayanan setiap tahun mengalami peningkatan.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Mengapa Tanri Abeng ditunjuk jadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Hal yang paling diapresiasi Rini adalah pelayanan angkutan laut, dalam hal ini ada PT Pelni dan ASDP Indonesia Ferry. Pada mudik tahun ini, jumlah pemudik menggunakan kapal laut meningkat signifikan.
"Pelayanan bumn di Idul Fitri sangat baik, yang sangat melonjak adalah kapal laut. Pemakai kapal laut cukup banyak, dan kami juga senang di mana banyak masyarakat yang menggunakan ferry untuk ke Sumatera. Alhamdulillah cukup baik," tambahnya.
Reporter: Ilyas Istianur Praditya
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Langkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca Selengkapnya
Erick mengaku sangat kecewa dengan yang terjadi di empat perusahaan BUMN terkait pengelola dana pensiun.
Baca Selengkapnya
Program bersih-bersih BUMN bertujuan untuk memberantas korupsi.
Baca Selengkapnya
Untuk bekerja di BUMN semua memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berkarir dari semua disiplin ilmu.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir mempopulerkan program AKHLAK BUMN saat menjabat sebagai Menteri BUMN.
Baca Selengkapnya
BRI terus mengupayakan komitmen kinerja berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi AKHLAK.
Baca Selengkapnya
Pegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca Selengkapnya
Erick Thohir Target Dividen BUMN 2024 Bisa Tembus Rp85 Triliun di 2024
Baca Selengkapnya
PM Malaysia, Anwar Ibrahim menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN.
Baca Selengkapnya
Nilai AKHLAK BUMN adalah core value bagi para pekerja di perusahaan BUMN.
Baca Selengkapnya
Dapen RNI mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam langkah bersih-bersih BUMN.
Baca Selengkapnya
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnya