Menteri Rini harap Pertamina dan Telkom percepat digitalisasi SPBU
Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk merealisasikan digitalisasi pengisian BBM di SPBU Pertamina. Ditargetkan, sebanyak 5.518 SPBU di seluruh Indonesia akan menggunakan teknologi digital.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap, program tersebut dapat diimplementasikan secepatnya, sehingga bisa memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
Sesuai kesepakatan, proses implementasi digitalisasi SPBU akan diupayakan maksimal untuk dapat diselesaikan pada Desember 2018 atau selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama tahun 2019.
-
Mengapa Pertamina melakukan digitalisasi dalam penyaluran BBM subsidi? Ini menjadi upaya bagaimana Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi semakin transparan penyalurannya.
-
Bagaimana Pertamina memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Sudah berjalan dan terus kami evaluasi adalah Program Subsidi Tepat untuk JBT Solar dan mulai awal tahun ini dijalankan Subsidi Tepat LPG 3 Kg,' terang Riva.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendistribusikan BBM subsidi? Pertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading, Pertamina akan memastikan distribusi energi bersubsidi di tahun 2024 dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di seluruh pelosok negeri dengan harga terjangkau.
-
Kenapa Pertamina perlu menjamin ketersediaan BBM subsidi? 'Jadi selain memastikan transparansi data, Pertamina Patra Niaga juga terus menjamin ketersediaan produk, termasuk BBM dan LPG subsidi agar selalu tersedia. Ini menjadi komitmen kami untuk melayani, memberi, dan memenuhi kebutuhan energi disetiap kegiatan masyarakat termasuk ke wilayah pelosok,' tukas Riva.
-
Bagaimana Pertamina memastikan subsidi energi tepat sasaran? Pertamina telah melakukan berbagai inovasi digitalisasi untuk mendorong penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
"Saya mengharapkan Bu Nicke (Dirut Pertamina) dan Pak Alex (Dirut Telkom) kerja sama untuk merealisasikan secepat mungkin. Saya tahu tidak mudah karena ada banyak stakeholder yang dirangkul," kata Rini di kantornya, Jumat (31/8).
Dia menambahkan, digitalisasi SPBU bertujuan untuk memantau penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikeluarkan melalui nozzle. Selain itu, digitalisasi ini juga dapat memantau ketersediaan BBM di tangki penyimpanan tiap-tiap SPBU.
Dengan demikian, digitaliasasi ini akan memudahkan Pemerintah memantau dan mengawal penyaluran BBM khusus penugasan. Sebab, proses distribusi dapat terekam dengan akurat di dalam sistem.
"Tujuan utama Digitalisasi SPBU ini untuk meningkatkan pelayanan Pertamina kepada konsumen. Penghitungan pendapatan dari penjualan BBM di setiap SPBU juga lebih cepat dan akurat. Digitalisasi SPBU juga dapat menjamin bahwa tak ada kecurangan dalam penyaluran BBM," imbuhnya.
Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid mengungkapkan, digitalisasi SPBU merupakan upaya Perseroan untuk hadir melayani pelanggan di seluruh Indonesia secara maksimal. Pertamina juga mendukung program Pemerintah dalam Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) atau cashless society melalui pembayaran digital.
"Pertamina, melalui lebih dari 5.000 SPBU yang tersebar di seluruh Indonesia, memahami tuntutan dan gaya hidup pelanggan saat ini yang serba digital, cepat dan tepat. Melalui sistem digital, diharapkan pengawasan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dapat lebih efektif," jelas Mas'ud Khamid.
Penandatanganan Sinergi Digitalisasi SPBU tersebut disaksikan Menteri BUMN Rini M. Soemarno, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Kepala BPH Migas M. Fanshrullah Asa, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pada 2023, Pertamina telah mengimplementasikan berbagai strategi serta terus meningkatkan infrastruktur dan teknologi pendukung.
Baca SelengkapnyaPIEDCC bagian penting dalam transformasi digital yang dijalankan perusahaan untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, subsidi BBM yang tepat sasaran sangat bergantung pada integrasi data yang akurat.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi tersebut agar lebih tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaNicke Widyawati menyampaikan kesiapan Pertamina khususnya dalam penyediaan pasokan BBM dan LPG.
Baca SelengkapnyaRiva dan manajemen Pertamina Patra Niaga memonitor langsung layanan konsumen.
Baca SelengkapnyaKunjungan kerja ini merupakan salah satu wujud tugas dan fungsi BPH Migas terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian BBM subsidi.
Baca SelengkapnyaRieke meminta agar Pertamina merivisi data tersebut, sehingga distribusi bansos maupun BBM subsidi tepat sasaran
Baca SelengkapnyaPemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM berdialog dengan manajemen dan pekerja Pertamina dan melihat langsung kesiapan Kilang Cilacap.
Baca SelengkapnyaGuna menghindari penumpukan antrean di SPBU, Pertamina juga mengajak para pemudik untuk menyiapkan berbagai skema pembayaran digital.
Baca SelengkapnyaTujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya