Menteri Rini: Holding buat BUMN tak bergantung pada modal negara
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno meminta semua perusahaan BUMN untuk menyehatkan perusahaan tanpa menunggu suntikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Rini menekankan, saat ini BUMN harus dapat berkontribusi perekonomian nasional.
"Harus konsentrasikan diri untuk mengembangkan, menyehatkan tanpa PMN berati kita perlu mengoptimalisasi kekuatan modal BUMN sendiri," kata Rini di JCC, Jakarta, Kamis (8/9).
Untuk itu, Rini menilai holdingisasi BUMN menjadi salah satu upaya penting untuk memandirikan perusahaan. Dengan begitu, BUMN tidak bergantung pada suntikan modal negara dan bisa mendorong perekonomian daerah.
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
"Holdingisasi menjadi penting dalam arti kita mendorong pertumbuhan ekonomi, menjadi perintis membangun di daerah, kita harus dengan memakai kekuatan modal di dalam. Struktur holding tadi sangat penting," tukasnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana membentuk enam holding atau induk perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Enam sektor yang akan di bentuk holding adalah sektor perumahan, minyak dan gas (migas), infrastruktur, perbankan, jasa keuangan, dan pangan.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menegaskan sinergi dalam bentuk holding ini diperlukan untuk memperkuat investasi. "Tahun ini saya sudah targetkan harus ada 'holding-holding' paling tidak enam (perusahaan)," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan pembentukan induk usaha ini bukan untuk menghilangkan BUMN. Bukan juga untuk melakukan privatisasi seluruh perusahaan BUMN.
"Ini berbeda. Tidak menghilangkan status BUMN pada perseroan yang menjadi anak perusahaan yang sahamnya diinbrengkan. Dan juga tidak menghilangkan atau mengurangi portofolio saham negara secara absolut. Ini tekanan ini perlu saya sampaikan supaya tidak keliru nanti," katanya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaErick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.
Baca SelengkapnyaDapen RNI mendukung Menteri BUMN Erick Thohir dalam langkah bersih-bersih BUMN.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaKata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaDari 47 BUMN setelah holdingisasi, ada 7 BUMN yang kurang sehat.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaRyan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaPeningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.
Baca Selengkapnya