Menteri Rini kesal disebut masuk dalam daftar Panama Papers

Merdeka.com - Bocornya data Panama Papers dari firma hukum internasional Mossack Fonseca yang dihasilkan oleh kerja kolaborasi jurnalis lintas negara mengguncang dunia, termasuk Indonesia. Sebab, sejumlah nama publik figur di Indonesia masuk dalam daftar tersebut, salah satunya nama Rini Soemarno yang menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menanggapi hal tersebut, Rini justru menyayangkan banyaknya rumor dan gosip atas keterlibatannya di Panama Papers. Sebab, dia merasa tidak pernah terlibat dalam perusahaan offshore.

"Belakangan ini saya merasa saya diperlakukan kurang baik sama banyak pihak. Ada rumor gosip katanya Rini di Panama Papers. Saya tidak mengerti. Ada juga dapat USD 5 juta dari China. Saya sebagai menteri BUMN itu bekerja sekaras-kerasnya untuk memperbaiki BUMN maupun mengerjakan program pemerintah. Saya mengerjakan sepenuh hati dan dengan niat tulus," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Jumat (15/4).

Dia mengimbau agar masyarakat tidak menilai sesuatu atau seseorang tanpa bukti. Namun, jika ada bukti atas keterlibatannya di Panama Papers, maka Rini siap untuk membicarakan hal tersebut secara langsung.

"Kita harus berpikir bagaimana perbaiki Indonesia. Jangan lagi kita senggang malah berpikir untuk menjatuhkan orang. Kita kesampingkan dulu itu. Saya meyakini itu (Panama Papers) tidak ada dasarnya. Kalau ada bukti-bukti mari kita bicarakan," kata dia.

Seperti diketahui, berdasarkan data dari offshoreleaks.icij.org juga menyebutkan, Menteri BUMN Rini Mariani Soewandi atau sekarang akrab disapa Rini Soemarno juga masuk daftar Panama Papers. Rini menjadi satu-satunya menteri aktif di kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) masuk dalam daftar ini.

Selain itu, dia juga mengaku tak tahu menahu adanya beberapa perusahaan pelat merah yang menjalin kontrak dengan perusahaan offshore di negara-negara surga pajak. Sebab, banyak perusahaan BUMN yang masuk dalam skandal Panama Papers.

"Karena kalau transaksi seperti itu biasanya kalau ada kontrak dengan perusahaan offshore, mungkin perusahaan offshorenya yang menekankan itu. Bukan BUMN nya. Itu sendiri saya belum lihat dan belum mempelajari secara menyeluruh," ujar Rini.