Follow
Menteri Rini Mengaku Belum Terima Laporan Calon Dirut PLN Baru
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan telah menyiapkan 3-5 calon pengganti Sofyan Basir sebagai Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah usai Rapat Kerja (Raker) DPR pada Senin 17 Juni 2019.
Kendati begitu, Menteri BUMN Rini Soemarno belum mau membocorkan lebih jauh calon nama-nama baru bos PLN tersebut. "Waduh, tanya Pak Edwin, saya belum dengar," tuturnya di Kementerian BUMN, Jumat (21/6).
Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A Putro memaparkan pemilihan calon dirut PLN baru harus sesuai prosedur, yakni melalui Tim Penilaian Akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Presiden Joko Widodo.
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Siapa yang akan memimpin langkah PLN masuk bursa karbon? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan PLN Group siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif dalam bursa perdagangan karbon di Indonesia.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Siapa yang ditunjuk untuk program dekarbonisasi BUMN? Dalam hal ini IDSurvey ditunjuk oleh Kementerian BUMN untuk melaksanakan program dekarbonisasi dan penyelenggaraan NEK di BUMN pada tahun 2022.
-
Siapa saja yang dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi? Sementara, tujuh pejabat lainnya dilantik untuk mengisi posisi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Adapun pejabat yang dilantik antara lain, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Selatan, Asnawati; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Sri Pranoto.Lalu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Alen Saputra; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Stanley.
"Dia harus punya leadership yang kuat. Karena PLN itu BUMN yang punya aset paling besar," tegas dia.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri Erick Thohir angkat komisaris baru PLN, ada petinggi dan politisi pendukung Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar.
Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT PLN (Persero). Nama Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris.
Baca Selengkapnya
Andi Malarangeng tidak menyebutkan siapa Plt Kepala Bappilu Demokrat.
Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat politikus Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PLN.
Baca Selengkapnya
Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan akan ada kader yang melanjutkan tugas Andi Arief di Bappilu Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN menggantikan posisi Agus Martowardojo.
Baca Selengkapnya
Menteri BUMN Erick Thohir resmi menunjuk Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Baca Selengkapnya
RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.
Baca Selengkapnya
Hasto Kristiyanto mengaku, partai tak mempermasalahkan bila mana kadernya terkena reshuffle kabinet.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.
Baca Selengkapnya
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca Selengkapnya