Menteri Rini: Pemerintah selalu mengawasi Garuda Indonesia tiap hari
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno meyakini PT Garuda Indonesia Tbk (Persero) saat ini lebih mengedepankan tata kelola perusahaan yang benar (GCG). Sehingga proses pengadaan barang dan jasa perusahaan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.
"Garuda merupakan perusahaan publik, sehingga segala aksi korporasi selalu harus diputuskan melalui rapat umum pemegang saham (RUPS)," kata Menteri Rini seperti dikutip dari Antara, kemarin.
Menteri Rini menanggapi kasus suap yang disangkakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar dalam pembelian mesin jet produksi Rolls Royce Plc.
-
Bagaimana Garuda Mataram dikelola sekarang? Kini Garuda Mataram Motor dikendalikan Indomobil group, yang dimiliki keluarga Sudono Salim.
-
Siapa yang memimpin Dewan Garuda? Tak ingin ketinggalan, Kolonel Barlian pun membentuk dewan bernama Dewan Garuda pada tanggal 26 Desember 1956.
-
Bagaimana Lion Air memastikan pesawat mereka aman? Pesawat memasuki bengkel atau hanggar untuk menjalani proses Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) karena alasan krusial yang berkaitan dengan keamanan, kinerja, dan keandalan pesawat.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk merawat pesawat Lion Air? Sebagai contoh Batik Air, perhitungan dan perencanaan perawatan yang cermat merujuk kepada Maintenance Program Batik Air yang disahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Siapa yang pernah menjadi wartawan berprestasi dan komisaris Garuda Indonesia? Yenny Wahid memiliki cukup banyak sepak terjang dalam ranah berbeda-beda. Ia pernah menjadi wartawan berprestasi hingga komisaris Garuda Indonesia.
Dia menjelaskan, sebagai perusahaan publik terdapat mekanisme pengadaan barang dan jasa di mana tidak perlu melakukan koordinasi dengan pihak pemegang saham mayoritas.
Meski begitu, tambah Menteri Rini, sebagai kuasa pemegang saham Garuda, BUMN itu harus tetap berkoordinasi dengan dewan komisaris dan direksi yang merupakan wakil pemerintah di perusahaan.
Pemegang saham mayoritas Kementerian BUMN tetap turut melakukan pengecekan bagi semua proses pengadaan barang di maskapai penerbangan pelat merah tersebut.
"Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar selalu mengecek setiap rencana pembelian termasuk mengawasi prosesnya. Secara 'day to day', pengawasannya terletak pada komisaris," katanya.
Terkait kasus suap yang menjerat Emirsyah Satar yang merupakan Dirut Garuda periode 2005-2014 itu, Menteri Rini mengatakan dirinya tidak mengetahui duduk persoalan dan kronologisnya.
Dia juga mengatakan, siapa saja yang terlibat dan mengetahui proses pengadaan barang dari Rolls Royce Plc juga di luar sepengetahuannya.
"Proses pengadaan tersebut terjadi pada periode 2009 hingga 2012, jadi saya tidak tahu," ujarnya.
Sementara menurut catatan, bahwa Emirsyah Satar mengundurkan diri pada Desember 2014 atau sekitar 3,5 bulan sebelum masa jabatannya habis.
"Pada akhir 2014 terjadi banyak perombakan susunan direksi. Jadi saya tidak hafal siapa-siapa saja," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.
Baca SelengkapnyaSekarga berharap manajemen Garuda Indonesia memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul kepada seluruh karyawan tanpa ada tekanan.
Baca SelengkapnyaSaat ini, BRI Life telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama KAI, Didiek Hartantyo, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan komitmen KAI untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan.
Baca SelengkapnyaKinerja Bea Cukai belakangan menjadi viral dan disorot masyarakat
Baca Selengkapnyaperusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.
Baca SelengkapnyaLangkah tersebut juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun BUMN yang sehat dan kuat.
Baca SelengkapnyaWaskita Karya telah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) & Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaDalam operasional, ternyata pesawat udara membutuhkan perawatan dan perbaikan berkala dan rutin guna menjaga kelaikannya terbang.
Baca SelengkapnyaPerusahaan juga terus memperkuat struktur, proses dan tata kelola guna membentuk karakter perusahaan yang tangguh dan adaptif.
Baca SelengkapnyaPupuk Kaltim sejak 2018 terus mengukur implementasi tata kelola perusahaan sesuai prinsip GCG dengan evaluasi dan asesmen berdasarkan CGPI.
Baca Selengkapnya