Follow
Menteri Rini sebut Garuda Indonesia bukan urusan menko maritim
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno geram Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli ikut mengurusi Garuda Indonesia. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini, saat 'Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Pada Kementerian BUMN TA 2014 dan Pemaparan Sinergi BUMN' seperti dilansir dari Antara, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (13/8).
Menurut Menteri Rini, saat ini Garuda sedang dalam pengembangan usaha, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara menyeluruh.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Garuda Mataram dikelola sekarang? Kini Garuda Mataram Motor dikendalikan Indomobil group, yang dimiliki keluarga Sudono Salim.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.
"Delapan minggu lalu saya ketemu presiden. Saya minta utang Garuda direstrukturisasi. Saya tidak ingin Garuda bangkrut lagi," ujar Rizal di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.
"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.
Rizal berangkat dari pengalaman industri penerbangan Singapura. Sektor penerbangan negeri Singa termasuk yang paling maju. Namun, lama kelamaan babak belur oleh gempuran Emirates dan Etihad.
"Jadi jangan diajak Garuda bangkrut lagi. Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320. Kuta kuasai dulu pasar domestik dan asia. Misalnya diadu sama JAL," ucap Rizal seraya berharap pembelian pesawat baru dibatalkan oleh Garuda.
Menurutnya, lebih baik memikirkan mengembangkan dan menguasai penerbangan domestik. Setelah kuat di penerbangan dalam negeri, baru ekspansi dengan melebarkan sayap menggarap rute-rute internasional. "Presiden setuju. Dan kita panggil direksi dan batalkan supaya ganti," tandasnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca Selengkapnya
Dalam pemaparannya, Menko Luhut blak-blakan soal Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Baginya, efisiensi di tubuh BUMN terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan milik negara yang ia pimpin.
Baca Selengkapnya
Luhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Menko PMK menjelaskan, semua data dan anggaran bansos ada di bawah Kemensos.
Baca Selengkapnya
Nusron khawatir tugas negara menjadi mandek karena kesibukan kampanye.
Baca Selengkapnya
Jodi Mahardi menyampaikan hak dan aturan para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemenko Marves akan tetap dipenuhi.
Baca Selengkapnya
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Prabowo satu-satunya menteri Jokowi yang berkorban untuk Garuda Indonesia.
Baca Selengkapnya
Airlangga mengaku belum mengetahui informasi terkait rencana reshuffle kursi Menteri ESDM tersebut.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menegaskan, penyaluran bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bukan bagian dari perlinsos.
Baca Selengkapnya