Menteri Rini Soal Isu Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut bakal melakukan perombakan atau reshuffle kabinet kerja usai Lebaran. Hal ini dilakukan pasca adanya sejumlah menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menanggapi isu ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, keputusan itu merupakan hak prerogatif Jokowi selaku orang nomor satu RI.

"Kalau soal reshuffle harap tanya ke bapak presiden, karena yang mempunyai hak prerogatif soal itu presiden," ujar dia di Jakarta, Jumat (10/5).

Kabar akan dirombaknya kabinet kerja ini mencuat setelah tiga menteri Jokowi berurusan dengan KPK. Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Enggar diduga terlibat pada kasus suap yang melibatkan anggota Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso.

Sementara Lukman Hakim tengah diperiksa KPK terkait kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama yang dilakukan eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Sedangkan Imam Nahrawi diduga terlibat kasus suap penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan enggan berkomentar ketika ditanya mengenai isu reshuffle kabinet.

"Itu (reshuffle) tanya saja Presiden (Joko Widodo)," kata dia saat dimintai komentar di kantornya, Rabu (8/5).

Dia juga mengaku tidak dapat membenarkan atau menyanggah isu tersebut sebab dirinya tidak mengetahui ihwal reshuffle kabinet. "Ya tanya Presiden, saya gak tahu nasib saya gimana," ujarnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com