Follow
Menteri Rini: Tahun ini tidak ada perusahaan BUMN melantai di bursa
Merdeka.com - Di era Dahlan Iskan, perusahaan-perusahaan BUMN didorong untuk melantai di bursa saham. Tapi kali ini berbeda. Di tahun pertama kepemimpinannya sebagai menteri BUMN, Rini Soemarno justru menutup rapat peluang bagi perusahaan BUMN melantai di bursa. Padahal, otoritas bursa tengah bersemangat mendorong agar perusahaan BUMN mencari pendanaan di bursa saham.
Rini menegaskan, tahun ini tidak ada agenda penawaran umum saham perdana (IPO) ke seluruh perusahaan BUMN. Dalam rencana Kementerian BUMN hanya ada penerbitan saham baru (right issue) untuk mendorong keuangan perusahaan BUMN.
"Yang kami rencanakan adalah rights issue (penerbitan saham baru) BUMN," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1).
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dicapai oleh saham BBRI sejak IPO? Apabila mempertimbangkan stock split dan right issue, sampai dengan saat ini, tercatat saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan saat IPO.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
Menurut dia, penerbitan saham baru (rights issue) lebih penting direalisasikan mengingat besarnya kebutuhan dana untuk ekspansi serta implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun ini.
"Oleh sebab itu, karena beberapa BUMN yang sudah Tbk, kalau mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN), tentunya harus rights issue," jelas dia.
Adapun BUMN yang akan melakukan rights issue antara lain PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca Selengkapnya
Kementerian BUMN kaji opsi paling memungkinkan mendatangkan investor baru untuk perusahaan ini.
Baca Selengkapnya
BTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.
Baca Selengkapnya
Bahlil juga menyatakan tidak pergi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini, karena memiliki banyak agenda di lembaga penanaman modal yang dipimpinnya.
Baca Selengkapnya
Erick bilang RUU ini akan berperan penting guna mengawal kerja perusahaan pelat merah.
Baca Selengkapnya
Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca Selengkapnya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Di masa kepemimpinannya sebagai Menteri Investasi, Bahlil mengklaim telah melanjutkan investasi mangkrak senilai Rp600 triliun.
Baca Selengkapnya
Pembubaran terhadap tujuh perusahaan BUMN tersebut lantaran secara bisnis sudah tidak mampu lagi bersaing.
Baca Selengkapnya
Hal ini pun mengundang pertanyaan dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.
Baca Selengkapnya