Menteri Rini tak khawatir anggaran BUMN dipangkas

Merdeka.com - Pemerintah berencana untuk melakukan pemangkasan anggaran beberapa kementerian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Tak tanggung-tanggung, jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp 50 triliun dari Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggaran paling besar dalam APBN 2016.

Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku tak khawatir dengan adanya pemangkasan anggaran tersebut. Sebab, anggaran kementerian BUMN termasuk anggaran yang kecil, yakni hanya sekitar Rp 300 miliar.

"Mengenai APBN, trus terang Kementerian BUMN anggarannya cuma Sekitar Rp 300 miliar. Jadi Kementerian BUMN anggarannya rendah sekali," ujar Rini di kantornya, Jakarta, Jumat (15/4).

Selain itu, lanjut dia, BUMN justru memberikan kontribusi terhadap APBN dengan memberikan dividen dan pembayaran pajak. "Makanya saya katakan, kita (BUMN) tidak bergantung pada APBN," kata dia.

Meski begitu, dalam menjalankan berbagai program pemerintah, BUMN terkadang membutuhkan dana tambahan melalui penyertaan modal negara (PMN). Seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tengah melakukan proyek penyediaan listrik 35.000 megawatt (MW).

Seperti diketahui, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil memberi sinyal pemerintah Jokowi-JK akan melakukan pengurangan anggaran yang diajukan dalam R-APBNP 2016.

Hal ini terungkap dalam rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) tahun 2016 bersama Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah menteri ekonomi di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.