Menteri Rini tanggapi santai peringatan Sri Mulyani soal ancaman PLN bangkrut
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Surat tersebut berisi peringatan kondisi keuangan PT PLN (Persero) yang terancam gagal bayar akibat membiayai proyek 35.000 Megawatt (MW).
Menanggapi surat tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan surat yang dikirimkan Sri Mulyani ini merupakan hal lumrah. Surat ini dinilai sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja BUMN, salah satunya PLN.
"Jadi normal dong sebagai Menkeu mengingatkan kita. Hei, ini kamu (PLN) proyeknya banyak, tolong jagain rasionya, debt equity ratio," ujar Rini di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).
-
Siapa yang memimpin PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, selain fokus menyediakan kelistrikan yang andal, PLN juga terus menjalankan berbagai kegiatan yang membantu kesejahteraan masyarakat melalui Program TJSL PLN.
-
Siapa yang memimpin Jakarta Electric PLN? Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, mengapresiasi semangat juang yang diberikan oleh seluruh pemain Jakarta Electric PLN, sehingga berhasil memberikan kemenangan pada pertandingan ketiga ini.
-
Bagaimana PLN menarik investor di proyek kelistrikan? Dua prinsip tersebut diterapkan PLN untuk menarik minat para investor agar akses listrik untuk seluruh masyarakat bisa dieksekusi dengan cepat,“ katanya.
-
Apa yang akan dilakukan PLN di Bursa Karbon Indonesia? PLN akan menjadi trader terbesar di bursa karbon Indonesia dengan membuka setara hampir 1 juta ton CO2. Hal ini merupakan bagian langkah PLN mendukung pemerintah dalam penurunan emisi dan mengakselerasi transisi energi.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
Dia mengatakan pengawasan juga dilakukan oleh Kementerian BUMN agar kondisi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah berada dalam kondisi yang sehat.
"Ini yang memang selama tiga tahun kita di BUMN tekankan terus kepada direksi ini harus dijaga. Harus selalu ada worst position. Kalau enggak begini harus begitu, dan lain-lain. Jadi normal saja," jelas Rini.'
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ancaman kebangkrutan PT PLN (Persero) jika tarif tenaga listrik (TTL) tak mengalami kenaikan. Penyebabnya, PLN memiliki banyak utang baik dari perbankan, obligasi ataupun lembaga keuangan internasional untuk membiayai program 35.000 Megawatt (MW).
Sementara, pertumbuhan kas bersih operasi tidak mendukung untuk melunasi kewajiban korporasi. "Kemenkeu dalamn tiga tahun terakhir harus mengajukan permintaan waiver kepada peminjam sebagai dampak terlanggarnya kewajiban pemenuhan covenant PLN," ujar Sri Mulyani dalam keterangannya, Rabu (27/9).
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Keputusan untuk menyuntik mati PLTU Cirebon-1 juga harus dipastikan tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaDia juga mengajak masyarakat Indonesia untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, pemerintah bersama DPR dan merampungkan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025
Baca SelengkapnyaSikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca SelengkapnyaPidato penutup Menkeu disambut dengan standing applause para anggota Banggar DPR RI yang hadir.
Baca SelengkapnyaLewat akun media sosialnya Sri Mulyani membagikan momen terakhir berbicara sebagai Menteri Keuangan di Badan Anggaran.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaIsu Sri Mulyani akan mundur dari Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin diembuskan ekonom senior Faisal Basri.
Baca SelengkapnyaAda 4 perusahaan yang diduga melakukan fraud berpotensi merugikan negara hingga Rp2,5 triliun.
Baca SelengkapnyaDalam rapat tersebut, Sri Mulyani berpesan agar anggaran mampu digunakan dengan baik
Baca SelengkapnyaSeluruh anggota DPR langsung berdiri, memberikan tepuk tangan mengapresiasi kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya