Menteri Rini tunggu arahan Jonan soal divestasi saham Freeport

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Mengingat, pembahasan divestasi Freeport sampai saat ini masih jalan di tempat. Sebab, besaran divestasi sebesar 10,64 persen yang diminta pemerintah tidak menemui kecocokan harga yang dipatok raksasa tambang asal Amerika Serikat tersebut yakni USD 1,7 miliar.

"Freeport ini kan prosesnya ada di Kementerian ESDM karena secara kontraknya, Freeport menawarkan dulu ke negara. Setelah negara baru kemudian ke Pemda, baru BUMN. Waktu penawaran ke negara itu bisa saja negara menunjuk BUMN untuk bertindak atas penugasan dari negara," kata Menteri Rini di Kantornya, Jakarta, Kamis (29/12).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot, mengakui hingga saat ini masih belum ada kesepakatan perihal perhitungan dan harga yang ditawarkan. Freeport melakukan perhitungan berdasarkan investasi kedepannya, sementara pemerintah melakukan perhitungan berdasarkan replacement cost.

"Masih mekanisme harga belum ketemu, masih stay dengan kemarin. Perbedaan mekanisme," ujarnya di Gedung Nusantara I, DPR, Jakarta.

Untuk itu, Kementerian ESDM terus menggelar rapat secara maraton guna mempercepat pengambilan keputusan dengan kajian yang komprehensif. Terlebih lagi, izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia akan segera berakhir pada 11 Januari 2017 mendatang. Namun, hingga saat ini pemerintah masih belum mengambil sikap apakah akan memperpanjang atau tidak.