Menteri Saleh minta ESDM perbanyak infrastruktur BBG
Merdeka.com - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan program konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) tak bakal terwujud tanpa adanya infrastruktur yang memadai. Untuk itu, dia meminta Kementerian ESDM menggenjot pembangunan infrastruktur BBG.
"Jadi salah satu yang paling utama adalah ketersediaan daripada infrastruktur untuk BBG-nya. Karena nanti kita mau minta industri otomotif untuk memproduksi mobil BBG tapi infrastrukturnya belum ada, kan kasihan nanti produsennya," ujar dia dalam Puncak Peringatan Hari Ikan Nasional di Parkir Timur Senayan Jakarta, Minggu (22/11).
Menurut dia, Kementerian ESDM harus memperbanyak pembangunan infrastruktur BBG di berbagai daerah. Sehingga, program konversi BBM ke BBG bakal terlaksana tidak hanya di kota-kota besar.
-
Apa program BSI untuk membangun ekonomi desa? Inisiatif bank syariah terbesar di Tanah Air itu dalam membangun ekonomi desa dijalankan melalui program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia).
-
Apa yang dimaksud dengan program MBG? Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini sedang dalam tahap simulasi di berbagai daerah, dengan fokus utama pada anak-anak sekolah.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
-
Bagaimana cara program MBG dijalankan? Beberapa program uji coba MBG memang terus dilakukan. Evaluasi juga berjalan. Dan yang terbaru di luar pulau Jawa, yakni SDN 1 Langkai, Palangka Raya, Kalimatan Tengah, Senin 4 November 2024.
-
Apa itu program Botram Bekasi? Program tersebut dianggap langkah kolaboratif yang luar biasa Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani Gelung Sakti memuji program Berkolaborasi Terus Melayani (Botram) yang diadakan Pemerintah Kabupaten Bekasi.Menurutnya, program tersebut merupakan langkah kolaboratif yang luar biasa dalam memberikan akses layanan kepada masyarakat.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
"Kan tidak mungkin orang pakai mobil hanya ke titik itu saja. Misalnya, dia mau ke daerah lain, ya harus tersedia SPBG. Seharusnya kalau bisa setiap pompa bensin, harus ada juga pompa BBG sehingga industri pasti akan mereka produksi," kata dia.
Untuk itu, program konversi BBM ke BBG harus menunggu infrastruktur tersedia. Dengan begitu, Kemenperin bakal meminta produsen mobil untuk memproduksi mobil BBG.
"Tidak mungkin diproduksi (mobil BBG) mau isi terus belum tersedia infrastrukturnya. Infrastruktur BBG dulu kalau tidak, ya tidak mungkin orang mau investasi kalau tidak laku," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jika tak juga dieksekusi, Bahlil mengancam akan menyerahkan hal tersebut kepada pihak swasta.
Baca SelengkapnyaPadahal, Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan terbesar.
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM beberkan penyebab bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia tidak akan mencapai target di 2025.
Baca SelengkapnyaUntuk penerapannya, Eniya melihat peluang di kawasan Indonesia Timur. Sebab, beberapa wilayah di sana masih belum punya sistem jaringan memadai.
Baca SelengkapnyaDalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, target lifting migas ditetapkan sebesar 635.000 barel per hari (BPOD).
Baca SelengkapnyaSPBE menjadi faktor penting untuk mendukung operasional keseharian pemerintahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah tidak ingin Indonesia sembrono dalam mengekspor energi hijau.
Baca SelengkapnyaPemerintah target mencapai bauran EBT 23 persen di 2025.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM sebenarnya telah menetapkan kewajiban penyediaan BBM rendah sulfur sejak Oktober 2018.
Baca SelengkapnyaKetua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mendukung upaya pemerintah dalam membangun banyak infrastruktur
Baca SelengkapnyaShinta menyampaikan, dibutuhkan kesepahaman dari semua pihak agar optimasi pemanfaatan gas bumi dapat tercapai.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca Selengkapnya