Menteri Siti: Freeport telah selesaikan 30 dari 37 sanksi pelanggaran lingkungan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap proses divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen dapat selesai Juli 2018. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan salah satu kendala negosiasi perpanjangan kontrak Freeport adalah permasalahan izin lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengatakan hingga kini pihaknya masih menyelesaikan sejumlah temuan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Freeport. Untuk diketahui, pada Oktober lalu KLHK mengeluarkan 40 sanksi pelanggaran lingkungan kepada Freeport.

"Kementerian KLHK sudah melakukan pemeriksaan di bulan September tahun lalu. September Oktober, dan di Oktober itu kita mengeluarkan sanksi kepada PT Freeport ada sekitar 37 sampai 40 gitu untuk diselesaikan misalnya dia harus menyelesaikan seluruh perizinan dari aktivitas dia," ujar Menteri Siti di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/7).

Hingga kini, dari sekitar 37 sanksi pelanggaran lingkungan yang dijatuhkan oleh KLHK, sebanyak 30 lebih sudah diselesaikan oleh Freeport. "Banyak yang sudah dia (Freeport) selesaikan jadi dari 37an itu jadi sudah ada 30an yang sudah. Jadi tinggal beberapa lagi yang berat berat seperti tailing dan pinjam pakainya juga diberesin," jelas Menteri Siti.

Selain penyelesaian beberapa sanksi tersebut Freeport juga diminta untuk memperbaiki teknik atau cara-cara pekerjaan penambangan yang harus disesuaikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kemudian, Freeport juga diminta untuk menyelesaikan persoalan tailing atau pasir sisa limbah yang mencapai 250.000 ton per hari.

"Yang agak berat adalah persoalan tailing. Karena tailing nya Freeport itu 250.000 ton per hari. Jadi satu jam kira kira 10.000 ton per jam," jelas Menteri Siti.

Menteri Siti optimistis masalah lingkungan ini tidak akan menghambat proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport. Dia yakin penyelesaian masalah lingkungan dapat selesai dalam waktu dekat.

"Aku kasih transisinya paling tidak sampai 6 bulan dari Mei (selesai). (Faktor lingkungan penghambat negosiasi dengan Freeport) Aku tidak ngerti kalau itu. Kebijakannya terserah sama yang ngerti. Begini, sebetulnya yang paling penting adalah kepastian penyelesaian ini kalau dari aspek lingkungan saya yakin pasti selesai," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018 akan memberikan keleluasaan negosiasi, baik mengenai pelepasan saham (divestasi), pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dan perpanjangan masa operasi.

Selain menyelesaikan proses negosiasi, perpanjangan status IUPK sementara memberi kesempatan Freeport Indonesia menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, agar ketika PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memiliki 51 persen saham Freeport permasalahan tersebut sudah selesai.

"Karena memang ada beberapa hal yang dalam proses penyelesaian, yang utamanya dalam rangka menyelesaikan aspek lingkungan antara KLHK dan tim Freeport serta tim Inalum yang meminta untuk artinya diberikan kesempatan menyelesaikan itu," imbuhnya.