Menteri Siti sebut pengembang pulau G tengah siapkan dokumen Amdal
Merdeka.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan saat ini pengembang reklamasi pulau G tengah menyiapkan perubahan dokumen Analisis Dampak dan Lingkungan (Amdal). Persiapan ini untuk melanjutkan proyek reklamasi tersebut yang telah direstui pemerintah.
"Yang paling penting, perlunya perubahan dokumen lingkungannya. Jadi sekarang perubahan dokumen lingkungannya sedang dia (pengembang) siapkan dan belum selesai," ujar Nurbaya seperti dilansir Antara, Rabu (21/9).
Sedangkan, untuk lima persyaratan lainnya sudah selesaikan oleh pengembang. Salah satunya, mengatasi kabel laut dan teknis gangguan pelayaran. Nurbaya mengakui perubahan dokumen lingkungan ini memang tidak mudah diselesaikan oleh pengembang.
-
Apa rencana pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas? Rencananya untuk perluasan dan modernisasi pelabuhan. UEA sudah melihat peluang ini sejak lama. Setelah ini akan kami evaluasi dan memberikan rekomendasi agar benar-benar bergerak maju bersama Pemprov Jateng,' kata Abdulla.
-
Kenapa Kemenkumham meninjau kesiapan lokasi AALCO di Bali? Kehadirannya untuk memastikan semua persiapan kegiatan yang dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center 15–20 Oktober 2023 berjalan lancar.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Apa yang Rusli rencanakan dengan sertifikat tanahnya? Ketika ditanya mengenai akan dimanfaatkan untuk apa sertipikat yang diterimanya, Rusli menceritakan rencananya memanfaatkan sertifikat sebagai penambahan modal melaut.
-
Apa yang diminta dibangun di Pulau Seribu? Ada permohonan bangunan green house di pulau seribu yaitu milik pimpinan partai tertentu yang diduga itu adalah duit dari Kementan juga,
-
Kenapa Kementan ingin membangun Merauke sebagai lumbung pangan? Pengiriman sejumlah Alsintan tersebut ditunjukan untuk meningkatkan produksi dan perluasan areal tanam (PAT) sehingga pengembangan Merauke sebagai lumbung pangan khususnya padi berjalan maksimal.
Nurbaya menambahkan perubahan dokumen lingkungan ini menyangkut Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yaitu sebuah instrumen kajian menyangkut strategi yang berkaitan dengan lingkungan. KLHS ini terdiri atas strategi terkait wilayah Jawa Barat, Banten dan juga keseluruhan wilayah pantai utara Jawa.
"Itu harus dilihat secara keseluruhan, termasuk material uruk, rencana pengembangan, dan masalah proyek nasional NCICD (National Capital Integrated Coastal Development)," jelas Nurbaya.
Untuk proyek NCICD ini, katanya, Presiden Joko Widodo telah menugaskan Bappenas untuk menyelesaikan agar pulau-pulau di belakangnya areal reklamasi itu menyesuaikan.
"Itu kira-kira konsepnya. Sekarang berarti pengembang sedang menyiapkan perubahan dokumen lingkungannya. itu posisinya," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Otorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaRK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan sertifikat hak milik untuk warga Pulau Rempang yang mau direlokasi.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY akan mengkaji lebih dulu terkait wacana itu.
Baca SelengkapnyaPulau Lengkap memiliki definisi yakni sebuah pulau yang di dalamnya keseluruhan kabupaten/kota sudah terdata seluruh bidang tanah secara komprehensif.
Baca SelengkapnyaProyek ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas di Bali, mengingat pertumbuhan jumlah wisatawan dan kebutuhan infrastruktur.
Baca Selengkapnya"Proses ini dilakukan dengan pendekatan humanis agar tidak meninggalkan bom waktu atau masalah di kemudian hari," kata AHY.
Baca SelengkapnyaMuhammad Rudi terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaBasuki menyebutkan bahwa untuk lahan tanah Tol Gilimanuk-Mengwi saat itu dibebaskan pemrakarsa dan sekarang dibebaskan oleh negara.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca Selengkapnya