Menteri Sofyan baru sertifikasi 2 juta lahan dari target 5 juta
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil telah melakukan sertifikasi terhadap 2 juta lahan hingga November 2017. Angka tersebut merupakan bagian dari target 5 juta sertifikat lahan yang direncanakan selesai tahun ini.
"Status sertifikasi, kita target 5 juta sertifikat tahun ini. Sampai hari ini sudah di atas 2 juta," ujar Sofyan saat ditemui di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/11).
Sofyan menjelaskan, setidaknya ada tiga hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan sertifikasi lahan. Pertama pemetaan lahan, banyak lahan telah diukur namun masih merupakan tanah sengketa sehingga sulit untuk disertifikasi.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Bagaimana cara mengurus legalitas tanah? Namun sebaliknya, anda perlu mengurus sendiri surat-surat dan dokumen legalitas tanah. Hal tersebut mungkin memerlukan bantuan notaris dan tentunya akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.
-
Siapa yang bisa membantu mengurus sertifikat tanah? “Kalian bisa mendapatkan sertifikan tanah secara mandiri ataupun meminta bantuan PPAT lhoo!!,“ tulis ppid.semarangkota.go.id dikutip di Jakarta, Kamis (27/7).
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Mengapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
"Kedua, kita ukur tapi pemiliknya ada di luar negeri, kita tidak bisa keluarkan sertifikatnya. Ketiga, sudah ada sertifikat zaman dulu. Untuk itu, akan kita lakukan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap). Jadi setiap inchi tanah kita akan tata, ukur, daftarkan dan kalau bisa disertifikatkan kita sertifikatkan," jelasnya.
Sofyan optimis mampu menyelesaikan target 5 juta sertifikat lahan tahun ini, setidaknya mencapai 95 persen dari target yang telah ditetapkan. Dia menegaskan, tidak ada proyek pemerintah yang dapat selesai 100 persen mengingat banyaknya hambatan yang dihadapi.
"Kita tetap yakin, tidak 100 persen mungkin 90 persen sampai 95 persen bisa dicapai target itu, dan tidak ada target pemerintah yang bisa mencapai 100 persen. Kalau kami bisa capai 95 persen sudah luar biasa," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaTerkait program pembangunan 3 juta rumah dan swasembada pangan, yang diperkirakan membutuhkan jutaan hektare lahan untuk cetak sawah baru.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan ini Jokowi dan Hadi menyerahkan 4.000 sertifikat tanah kepada warga.
Baca SelengkapnyaDalam 4 bulan terakhir ini, Kementerian ATR berhasil meningkatkan jumlah kantor pertanahan.
Baca SelengkapnyaUntuk itu, ia menyebut saat ini pemerintah perlu menyusun terlebih dahulu Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan atau KP2B.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN sudah melakukan koordinasi awal dengan Satgas Perumahan mengenai penataan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto memastikan PTSL berjalan sesuai aturan dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Baca Selengkapnya