Menteri Sofyan ke Pengembang: Jangan Ada Lagi Serobot Lahan Irigasi untuk Properti
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengingatkan pengusaha agar jangan ada lagi kasus-kasus penyerobotan lahan irigasi. Apalagi, ini untuk dibangun rumah atau produk properti lainnya.
"Saya minta kepada pengembang agar mematuhi kebijakan tata ruang di masing-masing daerah. Kalau memang peruntukannya irigasi maka jangan ada bangunan apapun di lahan itu," kata Sofyan dikutip Antara di Jakarta, Rabu (27/11).
Sofyan mengaku masih menemukan kasus-kasus pelanggaran tata ruang di sejumlah daerah sebagian besar karena pemerintah daerah tidak serius untuk melakukan penegakan hukum.
-
Mengapa eksekusi lahan itu ricuh? Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira membenarkan anggotanya mengalami luka akibat sabetan sajam saat PN Jambi melakukan eksekusi.
-
Apa masalah lingkungan di daerah dataran tinggi? Bagi masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, kebarakan hutan juga sering menjadi ancaman lingkungan.
-
Siapa yang dijerat kasus oleh pemerintah? Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengungkapkan, keheranannya atas kasus yang menjerat eks timses Anies Baswedan yakni Tom Lembong.
-
Kenapa korupsi desa perlu ditangani? 'Hal ini perlu dilihat sebagai fenomena gunung es,' ujarnya.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Dimana korupsi dana desa terjadi? ICW Catat Kasus Korupsi di Sektor Desa Tempati Posisi Teratas pada 2023
Sofyan mengatakan, sebagian besar pembangunan infrastruktur melewati lahan-lahan pertanian irigasi sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah mengendalikan peruntukannya agar tidak berubah fungsi.
"Apalagi kalau lahan itu berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) wajib bagi pemerintah daerah untuk mempertahankannya," ujar Sofyan.
Pengendalian Tata Ruang
Sofyan juga meminta agar pengendalian tata ruang juga dilakukan di kawasan industri mengingat sekitar 20-30 persen berubah fungsi menjadi perumahan atau properti lainnya.
"Saya kira kalau peruntukannya sebagai kawasan industri maka lahan itu dipersiapkan bagi pabrik-pabrik atau pergudangan bukan kemudian dibangun realestate," ujar Sofyan.
Sofyan juga menyampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan terus menyosialisasikan kebijakan tata ruang ke pemerintah daerah termasuk dalam hal ini memberantas mafia tanah.
"Jangan main-main soal mafia tanah ini saya sudah siapkan perangkat hukum termasuk sanksinya," kata Sofyan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaDengan kota yang amorf, pembangunan sebuah kota tidak lagi didasari masterplan, tetapi berdasarkan desakan-desakan ekonomi atau komersial.
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN diminta koordinasi menyiapkan bahan baku tentang rencana one map policy.
Baca SelengkapnyaJika para arsitek dari universitas di kota-kota Indonesia turut serta, maka akan lebih indah dan tertata.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, percuma memasarkan sesuatu kepada investor tetapi penyelesaian masalah dalam negeri belum selesai.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca SelengkapnyaNusron mengatakan ini ketika menanggapi tentang satuan tugas atau satgas pemberantasan mafia tanah dan targetnya.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaGalian tersebut tidak ditutup dan diperbaiki seperti semula. Sehingga kerap kali bekas galian itu cepat rusak dan kondisi itu sangat meresakan warga.
Baca SelengkapnyaNusron berkelakar, Aria Bima merupakan CEO bisnis makelar dan perantara (bimantara) yang terlibat mafia tanah.
Baca Selengkapnya