Menteri Sofyan: Masih banyak kementerian pentingkan ego sektoral
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sofyan Djalil mengkritik banyaknya program kementerian/lembaga yang masih mengedepankan ego sektoral. Banyak program yang dibuat akhirnya tidak mencapai sasaran.
Melihat kondisi ini, Sofyan mengimbau agar kementerian/lembaga bisa membuat pendekatan baru yang lebih strategis dan menyusun program prioritas agar bisa tepat sasaran dan sistem pendanaan bisa lebih efisien.
"Maka Bappenas mencoba melakukan pendekatan dan memperbaiki yang sudah ada sehingga kita bisa mendapat format yang optimum. Kita harapkan program itu mencapai sasaran dan sedikit distorsi," kata Sofyan dalam Musyawarah Pembangunan Nasional (Musrenbang) di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (20/4).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa tugas utama Bappenas? Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
-
Apa rencana Prabowo terkait kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
-
Kenapa Bappenas dibuat berkualitas? Berkualitas di sini merujuk pada perencanaan yang dihasilkan agar dapat menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
Dengan penyusunan program prioritas, lanjutnya, pemerintah bisa lebih optimal dalam mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, meski ada pengurangan anggaran di kementerian, namun program pemerintah bisa tetap berjalan.
"Program prioritas yang dipentingkan adalah alokasi dana. Kalau ada pengurangan APBN, prioritas di bawah itu dipangkas. Sehingga pengurangan APBN tidak akan mengurangi program," imbuhnya.
Dia mengingatkan agar kementerian memperhatikan beberapa aspek dalam memilih program prioritas, yakni kepentingan dari program tersebut, waktu, produksi dan tenaga kerja dalam negeri yang dimanfaatkan, dan efisiensi dari program tersebut.
"Misalnya pemanfaatan teknologi knock down untuk membangun jembatan dan perumahan massal, dan pemanfaatan teknologi apung untuk pelabuhan dan alternatif pengganti reklamasi," jelas Sofyan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.
Baca SelengkapnyaJokowi prihatin akan banyaknya aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Lembaga, yang menimbulkan ketidakefisienan.
Baca SelengkapnyaSuharso mengatakan, kementeriannya tidak bisa mengontrol secara rinci terkait anggaran yang terpakai dalam program-program pembangunan nasional.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran dijadwalkan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober.
Baca SelengkapnyaDia mengingatkan, saat ini dengan jumlah 34 kementerian, hampir tidak ada kementerian yang tidak memiliki kasus korupsi.
Baca SelengkapnyaBappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaHampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca SelengkapnyaGerindra mengakui sejauh ini isu-isu tentang kabinet Prabowo-Gibran masih sebatas aspirasi.
Baca SelengkapnyaMuzani mengungkapkan jumlahnya akan lebih banyak ketimbang pemerintahan sebelumnya, karena fokus ke satu bidang tertentu.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBahkan, penambahan jumlah menteri juga belum dibahas oleh Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca Selengkapnya