Menteri Sofyan Sebut Bank Tanah Terbentuk 2 Bulan Usai PP Diterbitkan

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN), Sofyan Djalil, membeberkan pembentukan bank tanah akan dilaksanakan setelah peraturan pemerintah (PP) atau aturan turunan UU Cipta Kerja dirampungkan.

Seperti diketahui, bank tanah dibangun untuk mengelola tanah terlantar yang nantinya bisa digunakan negara untuk kepentingan umum, sosial, pembangunan nasional, pemertaan ekonomi, konsolidasi lahan hingga reforma agraria.

"Mudah-mudahan ketika PP ini jadi dalam tempo yang tidak lama, dalam 2-3 bulan setelah PP jadi, bank tanah sudah berdiri," jelas Menteri Sofyan dalam konferensi pers virtual, Selasa (10/11).

Menteri Sofyan menjelaskan, PP ini akan menjadi dasar berdirinya bank tanah lengkap dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya (AD/ART), modal awal pembentukan bank tanah, ketentuan kelembagaan bank tanah dan lainnya.

Begitu sudah jalan, maka akan dilakukan penunjukkan direksi, dewan pengawas hingga komite yang terdiri dari 3 Menteri. "Kita lagi siapkan aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja, salah satunya PP (peraturan pemerintah) pelaksanaan bank tanah," ujar Menteri Sofyan.

Kendati setelah bank tanah terbentuk, butuh waktu sebagai kurva pembelajaran apakah bank ini bisa menyelesaikan permasalahan tanah secara masal. "Tapi kita think big, start small, move fast. Kita berpikir besar, suatu saat bank tanah akan menjadi institusi negara yang menguasai tanah dengan jumlah yang besar," katanya.

Jokowi Sebut Bank Tanah di UU Cipta Kerja Penting untuk Jamin Kepemilikan Lahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pentingnya dibentuk bank tanah di Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut kata dia untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan lahan dan tahan.

"Keberadaan bank tanah, bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, ekonomi konsolidasi lahan dan reforma agraria ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat. Kita selama ini kita tidak memiliki bank tanah," ungkap Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10).

Sebelumnya diketahui, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil membeberkan tentang dibentuknya Bank Tanah di Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuannya untuk mengambil tanah tak bertuan agar bisa dikelola dan dikembalikan kepada rakyat.

"Bank tanah ini untuk penataan tanah. Sehingga tanah yang tidak optimum, tanah tidak bertuan itu, ditampung negara untuk ditampung dan diretribusi ke masyarakat. Bukan kemudian tanah buat negara. Enggak, lah," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil, dalam Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja, Rabu (7/1).

Salah satu keuntungan utama dari keberadaan Bank Tanah itu, kata Menteri Sofyan, adalah masyarakat miskin tidak lagi kesulitan membeli rumah atau tempat tinggal di pusat kota, sehingga tidak lagi tinggal di daerah pinggiran kota.

"Itu supaya negara punya tanah yang bisa digunakan mekanisme yang dimiliki ATR/BPN sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota, yang mampu commute tinggal diluar kota," kata dia.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6